Kejagung Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Nikel Sultra, Sita Rp 11,7 Miliar

Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Dari penggeledahan itu penyidik menyita uang senilai Rp 11,7 miliar serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Hasil penggeledahan diumumkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 6 November 2026.

Menurut Saiful, penggeledahan melibatkan tim penyidik bersama tim digital forensik. Uang tunai ditemukan di dua tempat berbeda, sedangkan dari lokasi lainnya penyidik mengamankan dokumen dan perangkat elektronik. "Tempat pertama Rp 11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV," kata Saiful, seperti dikutip Detik.

Kartu data perkara korupsi nikel Sulawesi Tenggara: uang Rp 11,7 miliar disita dari penggeledahan enam lokasi di Jakarta

Intinya

  • Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026 terkait dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
  • Penyidik menyita uang tunai Rp 11,7 miliar yang terbagi Rp 11,2 miliar di lokasi pertama dan Rp 595 juta di lokasi kedua, ditambah dokumen, handphone, laptop, dan CCTV.
  • Enam perusahaan tambang nikel diselidiki untuk periode 2013 sampai 2025, diduga dikendalikan satu penerima manfaat bernama Arif Kurniawan.
  • Penyidik menyoroti izin usaha tambang PT BSC dan PT KAA yang berakhir pada 2015 tetapi justru diberikan status suspend tiga kali.
  • Jumlah perusahaan yang diselidiki dan penyebutan nama perusahaan berbeda antar laporan media, dan perbedaan itu kami tampilkan tanpa diratakan.

Enam lokasi dan uang yang disita

Penggeledahan berlangsung sehari sebelum jumpa pers, yaitu Kamis, 5 November 2026. Dari enam lokasi, dua di antaranya menyimpan uang tunai. Berikut rincian barang bukti yang disampaikan penyidik dalam jumpa pers.

TempatBarang buktiNilai yang disita
Lokasi pertamaUang tunaiRp 11,2 miliar
Lokasi keduaUang tunaiRp 595 juta
Lokasi lainnyaDokumen, handphone, laptop, CCTVDokumen dan barang elektronik
Total menurut KejagungUang tunaiRp 11,7 miliar

Angka total Rp 11,7 miliar adalah angka yang disebut penyidik. Bila rincian dua temuan itu dijumlahkan, hasilnya Rp 11,795 miliar, atau sekitar Rp 11,8 miliar. Selisih pembulatan ini muncul karena penyidik menyampaikan total secara terpisah dari rincian per lokasi. Kami menuliskannya apa adanya dan tidak membulatkan ulang angka resmi.

Sampai jumpa pers itu, penyidik telah memeriksa 38 saksi. Saiful tidak merinci siapa saja saksi yang sudah diperiksa maupun peran masing-masing. Jumlah saksi yang besar itu menunjukkan perkara dibangun lewat keterangan dan dokumen, bukan hanya lewat penyitaan uang.

Perusahaan yang diselidiki dan sosok AK

Penyidik menyebut sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang masuk penyelidikan. Seluruh kegiatan tambang itu diduga dikendalikan oleh seseorang berinisial AK, yang oleh penyidik disebut sebagai penerima manfaat. Berikut nama perusahaan yang disebut dalam jumpa pers.

  1. PT BSJ
  2. PT KAA
  3. PT ANI
  4. PT AMI
  5. PT AMID
  6. PT HJ

Beneficial owner adalah pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari suatu korporasi atau kegiatan usaha, meskipun namanya tidak selalu tercatat sebagai pemilik resmi di dokumen perusahaan. Dalam perkara ini penyidik menyebut Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat di balik perusahaan-perusahaan tambang tersebut.

Ada satu hal yang perlu dicatat. Dalam pemaparan, penyidik menyebut "lima perusahaan" dikendalikan AK, tetapi enam nama perusahaan disebutkan satu per satu. Perbedaan antara jumlah dan daftar nama ini belum dijelaskan, sehingga pembaca sebaiknya tidak menyimpulkan jumlah perusahaan yang pasti dari kutipan itu.

Izin yang berakhir 2015 dan suspend yang dipersoalkan

Salah satu temuan yang disorot penyidik adalah manipulasi izin tambang. Menurut Saiful, izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA sebenarnya sudah berakhir sejak 2015, tetapi justru diberikan status penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali. Tindakan itu, kata dia, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai wilayah dan komoditas yang ditetapkan. Suspend adalah status penghentian sementara kegiatan atau izin, bukan pengesahan bahwa izin masih berlaku. Karena itu, pemberian suspend pada izin yang seharusnya sudah berakhir menjadi titik yang dipersoalkan penyidik.

Dalam logika penyidik, bila izin sudah berakhir, IUP semestinya dihentikan dan wilayahnya dikembalikan kepada negara. Alih-alih demikian, izin itu tetap diberi status sementara, sehingga kegiatan tambang seolah masih memiliki dasar administratif. Di sinilah dugaan penyimpangan prosedur berada.

Dugaan suap ke penyelenggara negara

Selain soal izin, penyidik menduga perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Tujuannya, menurut Saiful, untuk mempermudah segala proses administrasi dan perizinan tambang. Dugaan pemberian itu diarahkan pada pejabat penyelenggara negara.

Dugaan perbuatan pidana ini disebut berlangsung pada kurun 2013 sampai 2025. Rentang waktu yang panjang itu mencakup masa berakhirnya izin pada 2015 dan pemberian suspend setelahnya. Penyidik belum memerinci siapa pejabat yang diduga menerima pemberian tersebut, misalnya dari kementerian, pemerintah daerah, atau instansi lain.

Di mana sumber berbeda?

Dua laporan media yang kami gunakan menyajikan beberapa rincian yang tidak sepenuhnya sama. Kami menampilkan perbedaannya tanpa memilih satu versi sebagai yang paling benar.

RincianVersi DetikVersi Kompas
Angka uang disita di judulRp 11,7 miliarRp 11,79 miliar
Jumlah perusahaan yang diselidikidisebut "lima perusahaan", tetapi enam nama disebutkantidak dirinci di judul
Nama perusahaan pada temuan izinPT BSC dan PT KAAtidak dirinci di judul

Perbedaan angka uang di judul tampak berasal dari cara pembulatan. Rincian Detik menyebut Rp 11,2 miliar ditambah Rp 595 juta, yang bila dijumlahkan menjadi Rp 11,795 miliar, sangat dekat dengan angka Rp 11,79 miliar di judul Kompas. Sementara itu, penyebutan PT BSC pada temuan izin berbeda dari PT BSJ di daftar perusahaan, dan perbedaan satu huruf ini belum dijelaskan penyidik.

Apa yang belum terjawab

Beberapa hal belum disampaikan penyidik sampai berita ini ditulis. Pertama, status hukum AK, apakah sudah berstatus tersangka atau baru sebagai pihak yang diduga mengendalikan perusahaan. Kedua, identitas pejabat yang diduga menerima pemberian, karena penyidik hanya menyebut "penyelenggara negara" tanpa nama. Ketiga, rincian 38 saksi yang telah diperiksa, termasuk dari kalangan mana mereka berasal.

Penyidik juga belum menyebut pasal yang disangkakan maupun perkiraan kerugian negara. Kami tidak mencantumkan angka kerugian atau ancaman hukuman karena tidak ada sumber yang menyebutkannya, dan menyebutkannya tanpa dasar akan menyesatkan pembaca.

Analisis mr bean

Cara penyidik membangun perkara ini memberi petunjuk soal fokusnya. Mereka tidak berhenti pada uang yang disita, tetapi menelusuri status izin dan riwayat suspend. Bagi pembaca, ini penting karena nilai uang yang disita mudah dijadikan headline, padahal yang menentukan arah perkara adalah pembuktian apakah suspend itu sah atau tidak.

Ada juga pola yang layak diperhatikan pada angka saksi. Sebanyak 38 saksi sudah diperiksa, jauh lebih banyak daripada jumlah tersangka yang disebut. Jumlah itu masuk akal untuk perkara yang menyangkut banyak dokumen perizinan lintas tahun, karena setiap izin biasanya melewati beberapa meja pejabat. Namun jumlah saksi yang besar belum berarti semuanya tersangka, dan menyebutkannya tanpa peran berisiko membuat pembaca menyimpulkan keterlibatan yang belum tentu ada di berkas.

Sisi lain yang perlu dijaga adalah penyebutan penerima manfaat. Konsep beneficial owner memang dibuat untuk membongkar kendali di balik perusahaan, tetapi menetapkan seseorang sebagai penerima manfaat belum sama dengan membuktikan perbuatan pidananya. Penyidik masih harus menunjukkan kaitan antara kendali itu dan instruksi atau pemberian yang diduga dilakukan.

Metode: mr bean membaca laporan Detik edisi 6 November 2026 yang mengutip keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar pada jumpa pers 6 November 2026, serta headline laporan Kompas edisi 6 November 2026 untuk membandingkan angka. Nama perusahaan, nilai uang, tanggal penggeledahan, dan jumlah saksi diambil langsung dari kutipan Detik. Selisih pembulatan uang dan perbedaan penyebutan nama perusahaan ditampilkan dalam tabel dan tidak diratakan. Definisi istilah disusun dari pengertian umum yang berlaku, bukan dari angka tambahan. Tidak ada angka, nama pejabat, atau rincian peristiwa yang kami tambahkan sendiri.

Cara kerja redaksi kami dijelaskan di halaman tentang kami dan kebijakan editorial. Koreksi atau informasi tambahan soal perkara ini bisa dikirim lewat Hubungi Kami. Untuk konteks lain soal korupsi di sektor tambang, lihat laporan kami tentang pengusaha tambang Samin Tan yang didakwa merugikan negara.

Sumber

  • Detik, "Kejagung Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Nikel Sultra, Sita Duit Rp 11,7 M", 6 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
  • Kompas, "Kejagung Geledah 6 Lokasi Terkait Tambang Nikel Milik AK, Rp 11,79 M Disita", 6 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
  • Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, arsip terbitan. Tautan, diakses 6 November 2026.
  • Jurnal IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, arsip artikel hukum. Tautan, diakses 6 November 2026.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Guru Agama SD di Deli Serdang Jadi Tersangka Pencabulan 8 Siswi

MA Nyatakan Suket Ijazah SMA Gibran Tak Sah dan Batal demi Hukum

IGA 2026: 48.246 Inovasi dari 541 Pemda, Kemendagri Dorong Jadi Budaya Kerja