Samin Tan Didakwa Rugikan Negara Rp 17,7 Triliun dari Tambang Ilegal
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa pemilik manfaat PT Asmin Koalindo Tuhup, Samin Tan, merugikan keuangan negara Rp 17,74 triliun dari penambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang tetap berjalan meski izin perusahaannya sudah diakhiri pada 2017. Dakwaan dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 5 November 2026, dengan angka kerugian persis Rp 17.745.627.652.570,30 menurut laporan audit yang dikutip jaksa.
Dalam berkas yang sama, Samin Tan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari penjualan 5,88 juta metrik ton batu bara ke Rescom Mineral Trading FZE (Ltd). Nilai penjualan yang disebut jaksa mencapai Rp 18.107.370.569.178,90, lebih besar dari angka kerugian negara dalam dakwaan korupsinya.

Intinya
- Samin Tan didakwa merugikan keuangan negara Rp 17.745.627.652.570,30 dari penambangan batu bara di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
- Tambang itu beroperasi setelah PKP2B PT AKT diterminasi lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017.
- Jaksa menyebut 5.882.586,74 metrik ton batu bara dijual ke Rescom Mineral Trading FZE dengan nilai Rp 18,1 triliun, dan uangnya dialirkan lewat tiga rekening penampung yang berganti.
- Lima terdakwa disidang dalam berkas terpisah, termasuk Samin Tan, Handry Sulfian, Helmi Zaidan Mauludin, Muhammad Juni Eka Wardana, dan Bagus Jaya Wardhana.
- Sumber berbeda pada sejumlah rincian, terutama satuan nilai pencucian uang dan rentang tahun audit, dan perbedaannya kami sajikan terbuka.
Apa isi dakwaan jaksa?
Jaksa Penuntut Umum Nasrullah Syam membacakan dakwaan yang menempatkan Samin Tan sebagai pihak yang memerintahkan aktivitas penambangan tetap berjalan. Menurut jaksa, perintah itu diberikan kepada Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, untuk menambang, mengangkut, dan menjual batu bara dari kawasan hutan di wilayah tambang PT AKT, padahal Samin Tan mengetahui izin perusahaannya sudah berakhir.
Angka kerugian negara diambil dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan PT AKT di Murung Raya. Rincian pengayaan yang dibacakan jaksa membagi angka itu ke tiga pihak.
| Pihak yang diuntungkan | Nilai menurut dakwaan |
|---|---|
| Samin Tan | Rp 17,74 triliun |
| Muhammad Juni Eka Wardana | Rp 170,47 miliar |
| Pihak KUPP/KSOP Rangga Ilung | Rp 3,98 miliar |
PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kontrak antara pemerintah dan perusahaan yang memberi hak mengelola blok tambang untuk jangka waktu tertentu. Kontrak ini bisa berakhir, dan setelah berakhir perusahaan tidak lagi berhak menambang di blok tersebut meski peralatannya masih berdiri di lokasi.
Mengapa tambang itu disebut ilegal?
Jaksa mendasarkan status ilegal pada satu dokumen: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang mengakhiri PKP2B PT AKT. Setelah tanggal itu, menurut dakwaan, kegiatan penambangan dan penjualan tetap berlangsung sampai 2025.
Agar batu bara dari blok yang sudah diterminasi tetap bisa dijual, jaksa menyebut ada rekayasa dokumen. Samin Tan bersama tiga terdakwa lain diduga memakai perusahaan surveyor yang terafiliasi, antara lain PT OOWL Indonesia (Orion Owl Indonesia), PT Asiatrust Technovima Quality, PT IRIS, dan PT Triyasa Pirsa Utama, untuk menyusun Laporan Hasil Verifikasi, Certificate of Analysis, dan Certificate of Origin.
Laporan Hasil Verifikasi adalah dokumen yang menerangkan asal dan mutu barang tambang sebelum dikapalkan. Dalam dakwaan, dokumen itu disebut dibuat seolah batu bara berasal dari PT Mantimin Coal Mining, PT Dayak Membangun Pratama, PT Andalan Usaha Jaya Semesta, PT Batubara Kalimantan, PT Borneo Energi Mandiri, dan CV Berkah Kerja Bersama, bukan dari blok PT AKT yang izinnya sudah berakhir.
Jaksa juga menyebut pembayaran Rp 600.000 untuk setiap penerbitan Surat Izin Berlayar atau Surat Persetujuan Berlayar, dengan total Rp 3,98 miliar. Uang itu, menurut dakwaan, diserahkan kepada 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rangga Ilung, di antaranya Handry Sulfian, Ruslan Fariadi, Rahmatul Isnin, Suripto, Alexander Seleng Allokendek, Sumarno, Normasitah, Abdul Latif Sarjono, Logan Sinaga, Wawan Rudi Berlianto, Nurkholis, I Nengah Marsika, dan Siansiba. Tujuannya agar kapal pengangkut batu bara dari Jetty Damparan bisa berlayar memakai dokumen yang telah direkayasa tanpa pemeriksaan teknis dan pemeriksaan lapangan.
Bagaimana uang hasil penjualan disembunyikan?
Jaksa membeberkan pola pemindahan uang yang berlapis. Pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE tidak masuk langsung ke PT AKT, melainkan ditransfer melalui perusahaan terafiliasi dan properti yang dibeli atas nama pihak lain namun tetap dikendalikan Samin Tan.
Rekening penampung utamanya berganti tiga kali dalam sembilan tahun.
- Tahun 2016 sampai 2020, pembayaran masuk ke rekening PT AKT.
- Tahun 2020 sampai 2023, aliran uang dialihkan ke rekening PT Beyond Property di Bank BNI Cabang Harmoni.
- Tahun 2023 sampai 2025, rekening PT Bagas Bumi Persada di Bank BCA Cabang Pasar Jatinegara dipakai sebagai penampung utama.
Dana itu kemudian dipecah ke sejumlah perusahaan, antara lain PT Sarana Bakti Angkasa, PT Beyond Property, PT Bagas Bumi Persada, PT Dayak Membangun Pratama, dan PT Wahana Bangun Kreasi, serta beberapa perusahaan di luar negeri. Jaksa juga menyebut transaksi melalui PT Black Diamond sebesar USD 9 juta yang ditarik bertahap dalam rupiah melalui Bank Artha Graha Sudirman sebelum diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT.
Sebagian uang itu, menurut dakwaan, dibelanjakan untuk aset tidak bergerak: 104 bidang tanah, tiga bangunan kantor, dan 174 unit apartemen di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang dibeli melalui PT Sarana Bakti Angkasa. Karena penerimaan tidak pernah dicatat sebagai pendapatan PT AKT, jaksa menyebut uang itu tidak bisa dihitung sebagai objek pajak maupun dasar penerimaan negara bukan pajak.
TPPU adalah tindak pidana pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana agar tampak sah. Dalam perkara ini, jaksa memakai angka penjualan sebagai ukuran nilai harta yang disamarkan, bukan angka kerugian negara.
Berapa selisih angka kerugian dan nilai pencucian uang?
Dua angka besar dalam dakwaan ini mengukur hal yang berbeda, dan selisihnya sering dibaca sebagai kesalahan hitung. Kerugian negara Rp 17.745.627.652.570,30 adalah hasil audit atas aktivitas penambangan ilegal. Nilai penjualan Rp 18.107.370.569.178,90 adalah nilai transaksi ekspor ke Rescom Mineral Trading FZE.
| Pos | Nilai | Sifat angka |
|---|---|---|
| Kerugian keuangan negara | Rp 17.745.627.652.570,30 | Hasil audit, menjadi dasar dakwaan korupsi |
| Nilai penjualan batu bara | Rp 18.107.370.569.178,90 | Nilai transaksi ekspor, dasar dakwaan TPPU |
| Harta yang disamarkan | USD 690.503.722,1 | Nilai yang disebut dipakai untuk kepentingan Samin Tan |
Selisih kedua angka sekitar Rp 361,7 miliar, hitungan kami dari pengurangan nilai penjualan dengan nilai kerugian audit. Selisih itu wajar muncul karena audit kerugian menghitung penerimaan negara yang seharusnya masuk, sedangkan nilai penjualan menghitung uang kotor yang berpindah. Yang perlu dicatat, keduanya bukan angka yang saling menggantikan.
Siapa saja terdakwanya dan pasal apa yang dipakai?
Ada lima terdakwa yang surat dakwaannya dibacakan pada hari yang sama. Selain Samin Tan, ada Handry Sulfian, Helmi Zaidan Mauludin, Muhammad Juni Eka Wardana, dan Bagus Jaya Wardhana. Pihak KUPP/KSOP Rangga Ilung masuk dalam dakwaan sebagai penerima uang, bukan sebagai terdakwa dalam berkas ini.
Untuk Samin Tan, jaksa memakai rangkaian pasal yang berbeda antara berkas korupsi dan berkas pencucian uang. Detik mencatat dakwaan TPPU memakai Pasal 607 ayat (1) huruf a sebagai dakwaan primer dan Pasal 607 ayat (1) huruf b sebagai subsider, keduanya dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kompas menambahkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Beneficial owner adalah pemilik manfaat, orang yang secara nyata mengendalikan perusahaan meski sahamnya tercatat atas nama pihak lain. Dalam dakwaan, status itu dilekatkan pada Samin Tan untuk PT AKT dan disebut berlaku juga bagi sembilan perusahaan induk di sektor pertambangan.
Di mana sumber berbeda?
Beberapa rincian dalam pemberitaan tidak sama. Kami menampilkan perbedaannya tanpa memilih satu versi sebagai yang paling benar.
| Rincian | Versi Kompas.com | Versi Detik dan CNN Indonesia |
|---|---|---|
| Satuan nilai TPPU | Rp 18,1 miliar | Rp 18,1 triliun (Rp 18.107.370.569.178,90) |
| Rentang tahun audit kerugian | 2016 sampai 2026 | 2016 sampai 2025 |
| Pasal TPPU | Pasal 603, 20 huruf c, 3 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo 18 UU Tipikor | Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b KUHP |
| Dasar berakhirnya izin | Kepmen ESDM 3714 K/30/MEM/2017, 19 Oktober 2017 | Izin dicabut 2017 |
Perbedaan satuan pada baris pertama hampir pasti salah ketik, karena Kompas menyebut 5,88 juta metrik ton dengan nilai penjualan yang sama besarnya dengan Detik dan CNN Indonesia. Perbedaan rentang tahun lebih substantif: angka audit yang dibacakan jaksa berakhir di 2025, sementara aktivitas penjualan disebut berlanjut hingga tahun itu juga. Perbedaan pasal menunjukkan dakwaan memakai beberapa lapis aturan sekaligus, dan pembacaan utuh baru bisa dilakukan setelah berkas lengkap dibuka di persidangan.
Yang belum terjawab sampai berita ini ditulis: apakah kelima terdakwa mengajukan eksepsi, berapa aset yang sudah disita untuk pemulihan kerugian, dan apakah negara lain diminta membantu pelacakan dana di luar yurisdiksi Indonesia. Jaksa belum menyampaikan ketiganya.
Analisis mr bean
Perhatikan titik paling murah dalam rantai pengawasan: surat izin berlayar. Dakwaan menyebut Rp 600.000 untuk setiap penerbitan surat, dan totalnya Rp 3,98 miliar untuk 13 pihak. Angka per lembar itu kecil, tetapi fungsinya besar, karena tanpa surat itu kapal tidak bisa bergerak. Biaya sebesar itu untuk melegalkan satu pengapalan menjelaskan mengapa pengawasan pelabuhan menjadi simpul yang paling mudah disusupi, dan mengapa rekayasa dokumen surveyor bisa berjalan bertahun tahun tanpa terdeteksi dari Jakarta.
Ada juga pelajaran dari pola rekening yang berganti tiap tiga sampai empat tahun. Pergantian itu bukan kebetulan: rekening baru memutus jejak transaksi yang sudah terekam di satu bank, sementara properti di Teluknaga mengubah uang tunai menjadi aset yang nilainya naik. Kalau penyidik hanya menelusuri satu rekening, aliran dana akan berhenti di tengah jalan. Karena itu, hal yang layak ditunggu dari persidangan bukan pengakuan, melainkan bagaimana jaksa menyambung tiga rekening itu menjadi satu rangkaian.
Yang juga perlu dijaga adalah penyebutan 13 nama pegawai pelabuhan. Mereka disebut menerima uang dalam dakwaan, tetapi status hukum masing masing belum tentu sama. Menyebut nama tanpa menyebut statusnya berisiko membuat pembaca menyimpulkan lebih jauh dari yang ada di berkas.
Metode: mr bean membaca dua laporan utama, Kompas.com edisi 6 November 2026 dan Detik edisi 5 November 2026, yang keduanya mengutip pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 5 November 2026, lalu mencocokkan angka, nama, pasal, dan rentang tahun dengan pemberitaan CNN Indonesia dan IDN Times pada hari yang sama. Semua angka dalam artikel ini diambil dari kutipan dakwaan di sumber tersebut. Angka selisih Rp 361,7 miliar adalah hitungan kami sendiri dan ditandai demikian. Tidak ada taksiran kerugian atau nilai aset yang kami tambahkan.
Cara kerja redaksi kami dijelaskan di halaman tentang kami dan kebijakan editorial. Koreksi atau informasi tambahan soal perkara ini bisa dikirim lewat Hubungi Kami.
Sumber
- Kompas.com, "Samin Tan Didakwa Rugikan Negara Rp 17 Triliun dalam Kasus Korupsi Tambang", 6 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
- Detik, "Terungkap Cara Samin Tan Samarkan Uang Hasil Korupsi Tambang Batu Bara Rp 17,7 T", 5 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
- CNN Indonesia, "Pengusaha Tambang Samin Tan Juga Didakwa Pencucian Uang Rp18 Triliun", 5 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
- IDN Times, "Kasus Tambang Ilegal, Samin Tan Didakwa Rugikan Negara Rp17,7 Triliun", 5 November 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
- ANTARA News, "Kejagung: Negara rugi Rp17,7 triliun dari kasus korupsi Samin Tan", 15 Juli 2026. Tautan, diakses 6 November 2026.
- Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Universitas Gadjah Mada, arsip terbitan. Tautan, diakses 6 November 2026.
Komentar
Posting Komentar