MA Nyatakan Suket Ijazah SMA Gibran Tak Sah dan Batal demi Hukum
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi warga bernama H.M. Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dokumen penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak sah dan batal demi hukum. Putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan Jumat (30/10/2026) dan memerintahkan surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Keputusan ini tidak menghapus jabatan wakil presiden. Dua pihak sudah menariknya ke arah berlawanan pada hari yang sama. PDIP menyebut putusan itu melengkapi dalil bahwa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden tidak terpenuhi. Sekretariat Nasional Projo menilai putusan itu hanya soal keabsahan dokumen administrasi dan tidak bisa dipakai membatalkan hasil pemilu.

Intinya
- MA mengabulkan kasasi Subhan lewat putusan 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
- Surat Keterangan 9149/D.D1/KS/2019 yang terbit 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- Majelis memerintahkan surat itu ditarik dan dimusnahkan, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara.
- PDIP memakai putusan ini untuk menekan Gibran mundur, Projo menilai putusan tidak menyentuh keabsahan jabatan wapres.
- Belum ada keterangan resmi dari Istana, Gibran, maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pemberitaan yang kami baca.
Apa isi putusan MA nomor 742 K/TUN/2026?
Amar putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbunyi: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya". Majelis hakim diketuai Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.
Pihak yang berperkara adalah Subhan sebagai penggugat melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Ada empat butir petitum yang dikabulkan seluruhnya, dan semuanya bersifat administratif:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.
- Memerintahkan surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menyatakan bahwa pendidikan seseorang di luar negeri setara dengan jenjang tertentu di Indonesia. Dalam perkara ini, surat tersebut menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan SMA saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.
Batal demi hukum adalah akibat hukum ketika sebuah keputusan atau dokumen dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal, bukan sekadar dicabut pada tanggal tertentu. Karena itu amar putusan meminta surat itu dimusnahkan, bukan diperbaiki.
Bagaimana perkara ini berjalan sampai kasasi?
Jalurnya berbelok. Gugatan Subhan pertama kali didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada 19 Februari 2026. PTUN Jakarta tidak menerima gugatan itu. Subhan mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tingkat pertama. Berkas kasasinya baru masuk ke MA pada Selasa, 22 September 2026.
| Tingkat | Nomor perkara | Hasil |
|---|---|---|
| PTUN Jakarta | 62/G/2026/PTUN.JKT | Gugatan tidak diterima |
| Banding, PT TUN | Tidak disebut sumber | Menguatkan putusan PTUN |
| Kasasi, MA | 742 K/TUN/2026 | Kasasi dikabulkan, gugatan dikabulkan seluruhnya |
Kasasi adalah upaya hukum ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding, dan putusannya bersifat akhir pada perkara biasa. Bagi pembaca yang ingin menelusuri sendiri, MA menyediakan direktori putusan di situs resmi Mahkamah Agung serta SIPP di pengadilan masing-masing.
Yang perlu dicatat, dokumen yang dibatalkan berumur lebih dari tujuh tahun. Surat itu terbit 6 Agustus 2019, dipakai mendaftar sebagai cawapres pada 2024, dan baru diputus batal pada Oktober 2026. Dua media yang kami baca tidak memuat keterangan apakah Kemendikdasmen sudah menjalankan perintah penarikan dan pemusnahan tersebut.
Mengapa PDIP menyebut ini soal syarat konstitusional?
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab putusan itu dengan satu kalimat yang langsung dipakai sebagai judul berita: kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ia menilai pembatalan surat penyetaraan memperkuat temuan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu 2024, ketika hakim tidak menemukan ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
"Sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," kata Hasto, Sabtu (31/10/2026).
Pernyataan itu dirangkai PDIP dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hasto menyebut proses itu diwarnai pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Nama yang ia pakai dalam kutipan Detik dan Kumparan adalah "Paman Usman", dan dua media menuliskannya sama.
Dua kader PDIP melangkah lebih jauh. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai penggunaan surat keterangan untuk pendaftaran justru menunjukkan Gibran tidak memiliki ijazah yang bisa disetarakan. Rekannya di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, meminta Gibran mundur secara terhormat dan meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto serta rakyat Indonesia.
Seberapa kuat dorongan hak angket?
Hasto sendiri membatasi ekspektasi. Ia menyebut PDIP hanya punya 110 kursi di DPR, atau sekitar 18 persen kekuatan parlemen, sehingga hak angket membutuhkan dialog dengan partai lain. Ia mengatakan pembicaraan lintas partai sudah berjalan dengan beberapa partai, tanpa menyebut nama.
Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Penggunaannya diatur dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan harus diajukan minimal oleh sejumlah anggota serta disetujui rapat paripurna.
Angka 110 kursi itu penting untuk membaca arah berita. Dukungan untuk hak angket tidak cukup dibangun dari satu partai, dan sampai Sabtu siang belum ada partai lain yang menyatakan bergabung. Karena itu desakan mundur lebih tepat dibaca sebagai tekanan politik yang sedang dikalibrasi, bukan sebagai langkah parlemen yang sudah berjalan.
Mengapa Projo menilai putusan ini tidak membatalkan jabatan wapres?
Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menilai narasi yang menghubungkan pembatalan dokumen pendidikan dengan ketidakabsahan jabatan wakil presiden adalah kesimpulan hukum yang salah alamat. Menurutnya, objek perkara adalah keabsahan surat keterangan penyetaraan, bukan hasil pemilihan presiden dan bukan perkara pemberhentian wakil presiden.
"Jangan mencampuradukkan ranah hukum administrasi negara dengan hukum pemilu dan hukum tata negara. Ketiganya memiliki objek, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian yang berbeda," kata Freddy, Jumat (30/10/2026).
Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden, dengan alasan antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dua posisi itu sama-sama punya dasar. Putusan MA memang final pada ranah administrasi, dan tidak ada satu pun amar yang menyebut jabatan wakil presiden. Sebaliknya, dalil PDIP soal syarat konstitusional juga tidak bisa ditutup hanya karena objek perkaranya administratif, sebab syarat pendidikan adalah syarat pencalonan.
Apa yang masih belum jelas?
Sejumlah hal belum terjawab dalam pemberitaan 30 sampai 31 Oktober 2026. Pertama, sikap resmi Istana, Gibran, dan Kemendikdasmen. Kedua, apakah perintah penarikan dan pemusnahan surat sudah dijalankan. Ketiga, apakah DPR akan menempuh jalur konstitusional sebagaimana disuarakan Deddy Sitorus, atau berhenti pada desakan politik.
Ada juga satu ketidakkonsistenan yang perlu pembaca tahu. Detik menulis di paragraf pembuka bahwa MA "menolak kasasi", padahal tubuh artikel yang sama mengutip amar "Kabul kasasi" dan menjelaskan bahwa gugatan Subhan dikabulkan. Dua sumber lain, Kumparan dan Kompas.com, konsisten menulis kasasi dikabulkan. mr bean memakai versi amar putusan, karena itu kutipan resmi dari SIPP.
Untuk konteks hukum, misalnya, pembatalan dokumen administrasi pernah dipakai sebagai dasar gugatan lanjutan pada kasus lain, tetapi selalu lewat jalur peradilan yang sesuai objeknya. Menarik garis dari putusan TUN langsung ke kursi wakil presiden berarti melewati mekanisme yang diatur konstitusi.
Analisis mr bean
Metode: mr bean membaca tiga artikel pada 30 dan 31 Oktober 2026, yaitu Kumparan dan Detik tentang respons PDIP serta rangkuman Kumparan soal putusan, lalu membandingkan kutipan amar dengan nomor perkara, tanggal, dan nama majelis. Tidak ada angka yang dihitung sendiri, dan klaim yang hanya muncul di satu media, misalnya soal tidak ditemukannya ijazah dalam sidang MK, ditulis dengan penyebutan sumbernya. Angka 110 kursi dan 18 persen dikutip dari pernyataan Hasto, bukan dari data KPU yang kami verifikasi.
Pembaca yang ingin memeriksa cara kerja redaksi kami dapat membuka halaman tentang kami dan kebijakan editorial. Koreksi, hak jawab, atau informasi tambahan bisa dikirim lewat halaman Hubungi Kami.
Sumber
- Kumparan, "PDIP Respons Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran: Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri", 31 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Detik, "PDIP Respons Putusan MA soal Suket SMA Gibran, Singgung Hak Angket DPR", 31 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Kumparan, "Serba-serbi MA Nyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Tak Sah", 31 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, direktori putusan resmi. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
Komentar
Posting Komentar