Yaqut Tolak Jadi Saksi untuk Tiga Terdakwa Lain di Sidang Korupsi Kuota Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak menjadi saksi untuk tiga terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Penolakan itu disampaikannya langsung di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.

"Saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain," kata Yaqut saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani (Detik.com, diakses 18 November 2026). Ia memilih memakai haknya untuk tidak bersaksi terhadap Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham.

Kartu data kerugian negara Rp 622 miliar, penerimaan 313 PIHK Rp 478 miliar, dan selisih Rp 144 miliar dalam sidang korupsi kuota haji

Ketiga terdakwa lain justru tidak keberatan bersaksi. Mereka diambil sumpah di persidangan dan akan memberi keterangan untuk masing-masing terdakwa, termasuk untuk Yaqut.

Intinya

  • Yaqut menolak bersaksi untuk Ishfah Abidal Aziz, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham karena merasa tidak berkaitan dengan mereka.
  • Tiga terdakwa lain bersedia diambil sumpah sebagai saksi dan akan bersaksi, termasuk untuk Yaqut.
  • Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperkaya diri 271.500 dolar AS dari pengelolaan kuota haji 2022-2024.
  • Kerugian negara yang dihitung BPK mencapai Rp 622.090.207.166,41, dengan 313 PIHK disebut menerima Rp 478,17 miliar.
  • Semua angka di artikel ini berasal dari dua laporan sidang yang mengutip ruang sidang yang sama, bukan dari dokumen dakwaan yang kami baca langsung.

Apa yang terjadi di ruang sidang

Pertanyaan hakim dibuka dengan menyebut tiga nama: Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Yaqut untuk menjadi saksi bagi ketiga terdakwa itu (Detik.com, 18 November 2026).

Yaqut menjawab dengan satu kalimat penolakan. "Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi," ujarnya. Hakim lalu menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak berkehendak menjadi saksi.

Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, menambahkan satu alasan lain di luar pokok perkara: kondisi kesehatan kliennya. Alasannya, ia ingin menjaga fokus Yaqut terhadap keterangan sebagai terdakwa (Kompas.com, 18 November 2026).

Dakwaan dalam perkara kuota haji tambahan

Angka-angka yang diperdebatkan di persidangan sudah dibacakan jaksa sejak Agustus 2026. Dakwaan menyebut Yaqut menerima 271.500 dolar AS. Jaksa juga menyorot penerimaan yang menguntungkan pihak lain, yaitu 313 penyelenggara haji khusus dan satu koperasi.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah badan usaha yang menyelenggarakan ibadah haji dengan layanan khusus, di luar kuota haji reguler pemerintah. Kuota haji tambahan adalah alokasi kursi haji di luar kuota dasar Indonesia yang diberikan Arab Saudi, dan penetapannya diatur berbeda dari kuota awal.

Pihak yang disebutAngkaKeterangan
Yaqut Cholil Qoumas271.500 dolar ASDisebut memperkaya diri
313 PIHKRp 478,17 miliarDisebut menerima keuntungan
Koperasi Perahu26.500 dolar ASDisebut menerima aliran dana
Kerugian negara versi BPKRp 622.090.207.166,41Laporan hasil pemeriksaan investigatif

Kerugian negara dihitung auditor BPK dari selisih penerimaan PIHK atas jemaah dengan pengeluaran PIHK untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat. Auditor BPK, Muhammad Ramdani, menyebut basis hitungan itu sebanyak 8.151 jemaah (Tribunnews.com, 27 Oktober 2026).

Apa itu saksi mahkota dan mengapa posisinya diperdebatkan

Saksi mahkota adalah terdakwa yang diminta memberi keterangan untuk terdakwa lain dalam perkara terpisah yang bersumber dari satu peristiwa pidana. Dasarnya bukan pasal tunggal, melainkan Pasal 184 dan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana soal pemisahan berkas, ditambah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989.

Karena statusnya ganda, saksi mahkota bisa dinilai punya kepentingan dalam perkara. Sebuah kajian di Jurnal Adigama Untar mencatat bahwa penggunaannya lebih pragmatis, muncul saat alat bukti dianggap kurang, dan tidak memberi pedoman baku soal hukuman bagi yang bersaksi (Jurnal Adigama, Universitas Tarumanagara). Kajian lain di Jurnal Verstek UNS memakai frasa yang sama untuk menilai kekuatan keterangan terdakwa lain dalam perkara penadahan (Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret).

Dua hal itu menjelaskan kenapa kesediaan bersaksi di persidangan ini diperiksa satu per satu. Saksi yang bisa ditanya untuk semua terdakwa, misalnya, biasanya membuat rangkaian perbuatan antar pihak lebih mudah dihubungkan.

Riwayat singkat persidangan

TanggalAgendaCatatan penting
11 Agustus 2026Dakwaan dibacakanJPU KPK menyebut Yaqut menerima 271.500 dolar AS
27 Oktober 2026Saksi ahli auditor forensik BPKKerugian negara Rp 622,09 miliar; BPK sebut tidak ada aliran dana ke Yaqut
9 sampai 11 November 2026Saksi ahli dari pihak terdakwaYaqut menghadirkan eks Ketua BPK Agung Firman Sampurna
16 November 2026Saksi ahli administrasi negaraProfesor Ibnu Sina Chandranegara membedakan Pasal 8 dan Pasal 9 UU 8/2019
18 November 2026Kesediaan menjadi saksiYaqut menolak, tiga terdakwa lain bersedia

Pemeriksaan 16 November 2026 menyorot dua rezim hukum kuota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 8 mengatur kuota haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur kuota haji tambahan (Sindonews.com, 16 November 2026).

Analisis mr bean

Penolakan Yaqut tidak membatalkan persidangan. Ia sendiri tetap diperiksa sebagai terdakwa, dan keterangan tiga terdakwa lain tetap masuk berkas perkaranya. Yang hilang adalah keterangan silang satu arah, yaitu jalur pengaitan antara penerimaan badan usaha dan perbuatan terdakwa perorangan. Sebagai contoh, bila Yaqut bersaksi untuk Ismail Adham, jaksa bisa mengejar kaitan kuota Maktour dengan kebijakan pembagian kuota tambahan.

Pilihan hukum itu juga menandai perubahan nada pertahanan. Pada 27 Oktober 2026, saat sidang dengan saksi ahli BPK, Yaqut justru menyoroti dasar hukum konstruksi memperkaya diri dan menyebut BPK tidak menemukan aliran dana kepadanya (ANTARA Jogja, 27 Oktober 2026). Pekan lalu ia menegaskan pembagian kuota tambahan adalah kewenangan menteri menurut undang-undang (Beritasatu.com, 16 November 2026). Dua nada itu berjalan bersamaan: kewenangan diserahkan ke teks undang-undang, sedangkan angka kerugian negara diuji lewat ahli.

Metode: angka kerugian negara Rp 622.090.207.166,41 diambil dari laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK yang dikutip dua media saat dakwaan dan keterangan auditor forensik. Angka 271.500 dolar AS, 313 PIHK, Rp 478,17 miliar, 26.500 dolar AS, dan 8.151 jemaah berasal dari dakwaan JPU KPK seperti dikutip Kompas.com dan Tribunnews.com. Persentase 23,1 persen dan angka 0,07 persen adalah hitungan kami sendiri atas angka-angka tersebut, bukan angka resmi lembaga mana pun. Konversi dolar memakai kurs kasar Rp 16.000 agar hanya menunjukkan proporsi. Kami belum membaca dokumen dakwaan secara langsung, dan tidak ada konfirmasi resmi dari KPK, BPK, maupun tim kuasa hukum Yaqut di luar pernyataan yang dikutip persidangan.

Yang belum terjawab

  1. Belum ada keterangan resmi KPK soal dampak penolakan Yaqut terhadap strategi pembuktian, khususnya untuk dakwaan tiga terdakwa lain.
  2. Alasan kondisi kesehatan yang disebut pengacara Yaqut belum dijelaskan lebih rinci di ruang sidang.
  3. Belum ada putusan pengadilan atas keberatan terhadap dasar hukum konstruksi memperkaya diri yang disorot Yaqut pada Oktober 2026.
  4. Peran 313 PIHK sebagai penerima keuntungan belum masuk sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga penelusuran uangnya belum terlihat di berita acara sidang.

Perkara ini berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi. Bacaan latar soal pengelolaan kuota dan tata kelola layanan publik bisa dibaca di halaman Tentang Kami dan Kebijakan Editorial. Pertanyaan, koreksi angka, atau permintaan hak jawab bisa dikirim lewat halaman hubungi kami.

Sumber

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Guru Agama SD di Deli Serdang Jadi Tersangka Pencabulan 8 Siswi

MA Nyatakan Suket Ijazah SMA Gibran Tak Sah dan Batal demi Hukum

IGA 2026: 48.246 Inovasi dari 541 Pemda, Kemendagri Dorong Jadi Budaya Kerja