Serangan ke Keluarga dalam Politik Dinilai Mengikis Demokrasi
Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati mengingatkan agar persaingan politik tidak menyeret keluarga pihak lain. Ia menilai serangan seperti itu mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia. Imbauan tersebut ia sampaikan kepada wartawan pada Jumat, 20 November 2026.
Ia menyoroti informasi yang bisa dipakai memanipulasi banyak orang. Menurut Sri, cara itu sering menjadi strategi politik untuk memobilisasi pendukung dan menekan lawan.
Intinya
- Komisioner LPSK Sri Suparyati meminta kampanye tidak menyerang keluarga pihak lawan.
- Ia menyebut manipulasi informasi dan akun konten palsu sebagai alat menekan lawan.
- Riset jurnal.unesa.ac.id mencatat 45 insiden ujaran kebencian pada Pilpres 2024.
- Serangan terbanyak menimpa pasangan Prabowo-Gibran, sebesar 44,4 persen insiden.
- Kumparan dan detikcom memakai label berbeda untuk sosok yang sama.

Imbauan utama: kampanye jangan menyeret keluarga
Sri menegaskan bahwa keluarga pihak lawan bukan sasaran yang sah dalam kontestasi. Berikut kalimat lengkap yang dikutip kumparan dan detikcom.
"Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia," kata Sri.
Kata harkat martabat manusia adalah nilai dasar yang dilindungi hukum hak asasi manusia internasional. Serangan ke keluarga dinilai menyentuh ranah pribadi, bukan rekam jejak publik seorang kandidat. Karena itu Sri meminta pembatasnya ditegakkan oleh penyelenggara dan peserta.
Tiga hal yang ia soroti
Sri merinci tiga hal yang membuat persaingan politik mudah melenceng dari jalur sehat.
- Informasi yang dimanipulasi. Materi itu dipakai untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik.
- Akun konten palsu. Akun tersebut diisi konten sensasi demi kunjungan, lalu dipakai menjatuhkan lawan.
- Kampanye tanpa sumber jelas. Judul provokatif dan muatan fitnah menyebar tanpa rujukan yang bisa diperiksa.
Ia menambahkan bahwa pola itu memicu respons emosional dan memelintir kenyataan. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang menyerang orang atau kelompok atas dasar identitas. Kampanye hitam adalah serangan politik yang bertumpu pada fitnah dan kebohongan, bukan fakta. Sri meminta dua praktik itu dijauhkan dari kampanye sehat.
Pola yang terukur pada Pilpres 2024
Peringatan itu bukan tanpa jejak data. Sebuah riset di jurnal.unesa.ac.id menganalisis 45 insiden ujaran kebencian yang menyasar kandidat presiden di platform X selama kampanye Pilpres 2024.
| Objek serangan | Porsi insiden |
|---|---|
| Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka | 44,4 persen |
| Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar | 37,8 persen |
| Kategori dominan: hinaan dan kata kasar | 34,8 persen |
Karena itu, hitungan kami menemukan kedua pasangan itu menerima 82,2 persen dari seluruh insiden. Angka itu hasil penjumlahan 44,4 persen dan 37,8 persen. Selain itu, studi tersebut memakai desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan pragmatik siber. Penulisnya menyimpulkan ada manipulasi linguistik sistematis lewat ekspresi deiksis.
Batasnya perlu disebut. Sampel 45 insiden tidak mewakili semua percakapan politik di Indonesia. Riset itu juga tidak mengukur serangan yang menyasar anggota keluarga kandidat.
Cara dua media membingkai pernyataan yang sama
Kumparan dan detikcom memuat kutipan yang sama, tetapi memberi label berbeda pada narasumbernya. Misalnya, kumparan menulis Sri sebagai Komisioner LPSK, sedangkan detikcom menyebutnya aktivis HAM. Perbedaan label itu mengubah bobot pernyataan di mata pembaca.
Ada satu selisih teknis yang perlu dicatat. Kedua artikel menulis tanggal "Jumat (20/11/2029)". Hari Jumat pada pekan itu jatuh pada 20 November 2026, dan artikel terbit pada tanggal tersebut. Tanggal 2029 hampir pasti salah ketik di kedua ruang redaksi.
Perbedaan penyajian semacam ini biasa terjadi. Pembaca yang teliti sebaiknya membandingkan dua sumber sebelum menyimpulkan.
Aturan kampanye dan celah pengawasan
Pengawasan kampanye di media sosial berada di tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jurnal Bawaslu mencatat tugas itu tidak sederhana. Pengawas harus menyeimbangkan pembatasan kebebasan berbicara dengan aturan ujaran kebencian.
Kajian yang sama menemukan pola kampanye saling menyerang di media sosial. Strategi itu menjatuhkan karakter lawan dan berpotensi menurunkan mutu demokrasi. Kampanye hitam yang penuh fitnah membuat legitimasi pemimpin terpilih ikut rendah. Rincian kebijakan editorial kami soal pemakaian sumber ada di kebijakan editorial.
Sri menyebut pencegahannya bisa dimulai dari peserta kampanye sendiri. Misalnya, potongan video seorang anak kandidat bisa beredar tanpa konteks dan menyasar nama baik keluarganya. Hak pribadi dan berita berbasis sumber jelas ia sebut sebagai dua syarat kampanye sehat.
Dampak yang tercatat pada kesehatan jiwa
Serangan yang menyasar keluarga menyentuh ranah pribadi orang yang tidak bertanding. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan kesehatan jiwa sebagai bagian dari agenda kesehatan global, bukan urusan pribadi semata. Karena itu dampak sosial dari serangan daring perlu diperhitungkan, bukan hanya sekadar pelanggaran aturan kampanye.
Pembaca yang punya informasi terkait kampanye bermuatan fitnah bisa menyalurkannya lewat kanal resmi pengawas pemilu. Kami juga menerima koreksi dan masukan lewat halaman hubungi kami.
Analisis dan konteks
Analisis mr bean
Pernyataan Sri Suparyati terasa sebagai peringatan dini, bukan keluhan moral. Ia menempatkan tiga hal yang bisa diverifikasi: informasi manipulatif, akun konten palsu, dan berita tanpa sumber. Ketiganya adalah perkakas, bukan opini.
Yang menarik, dua media menempatkan pernyataan yang sama di ruang yang berbeda. Kumparan memposisikannya sebagai suara pengawas perlindungan saksi. Detikcom memposisikannya sebagai suara aktivis HAM. Dalam konteks politik Indonesia, label ini berpengaruh pada siapa yang mau mendengar.
Aspek yang paling lemah dari imbauan ini adalah penegakannya. Tidak ada sanksi khusus bagi kampanye yang menyerang keluarga. Badan pengawas hanya bekerja pada materi yang bisa dikaitkan dengan aturan pemilu atau pidana. Serangan berbentuk sindiran halus sering lolos karena sulit dibuktikan.
Metode: hitungan 82,2 persen diperoleh dengan menjumlahkan dua porsi terbesar pada riset jurnal.unesa.ac.id, yaitu 44,4 persen dan 37,8 persen, dari 45 insiden ujaran kebencian di platform X selama kampanye Pilpres 2024. Sisa 17,8 persen tersebar pada kategori lain yang tidak dirinci dalam abstrak. Selisih tanggal 20 November 2026 melawan "20/11/2029" di kedua artikel, dan selisih label narasumber antara "Komisioner LPSK" dan "aktivis HAM", dicatat dari perbandingan dua sumber tersebut pada 20 November 2026.
Sumber
- kumparan: "Aktivis HAM Ingatkan Politik Sehat, Imbau Jangan Ada Serangan ke Keluarga", diakses 20 November 2026.
- detikcom: "Aktivis HAM Ingatkan Persaingan Politik Jangan Seret Keluarga", diakses 20 November 2026.
- jurnal.unesa.ac.id: "Deixis in Hate Speech in the 2024 Presidential Election Campaign on Social Media X", diakses 20 November 2026.
- Jurnal Bawaslu: kajian pola kampanye dan kerawanan demokrasi, diakses 20 November 2026.
- WHO: lembar fakta kesehatan jiwa, diakses 20 November 2026.
- Halaman kami: Tentang Kami, kebijakan editorial, dan hubungi kami.
Komentar
Posting Komentar