Pramono Anung Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Tawarkan Dua Lahan Pengganti
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak setuju sebagian Hutan Kota Universitas Indonesia dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menawarkan dua lahan pengganti milik Pemprov DKI di Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur, yang masing-masing seluas sekitar 2 hektare. Ia juga mengaku baru mengetahui wacana alih fungsi itu setelah menjadi pemberitaan.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut pihak kampus bersedia menyediakan sekitar 8 hektare kawasan hutan kota sisi Jakarta. Lahan itu disiapkan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Intinya
- Pramono Anung menegaskan peruntukan Hutan Kota UI tidak boleh dialihkan dan kawasan itu harus tetap menjadi ruang terbuka hijau.
- Pemprov DKI menawarkan dua lahan alternatif untuk Sekolah Rakyat: sekitar 2 hektare di Jakarta Barat dan sekitar 2,2 hektare di Cakung, Jakarta Timur.
- Kemensos menyebut UI bersedia menyediakan sekitar 8 hektare dari kawasan hutan kota yang luasnya lebih dari 100 hektare.
- UI membantah sekolah itu akan dibangun di dalam hutan kota dan menyebut lokasinya berada di bagian kampus yang sesuai peruntukannya.
- Belum ada perjanjian kerja sama yang diteken. Tahap berikutnya adalah peninjauan lokasi, lalu penandatanganan PKS antara Pemprov DKI dan UI.

Apa yang terjadi setelah pertemuan di Balai Kota
Pramono Anung menerima Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Balai Kota Jakarta, Senin (16/11/2026). Usai pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa kesiapan lahan untuk Sekolah Rakyat menjadi salah satu pokok pembahasan. Ia menyebut UI sudah bersedia menyerahkan lahan di sisi DKI Jakarta, dan langkah berikutnya adalah peninjauan lokasi lalu penandatanganan perjanjian kerja sama antara gubernur dan rektor UI (kumparan, diakses 18 November 2026).
Sehari kemudian, Selasa (17/11/2026), giliran Pramono yang berbicara di Balai Kota. Ia mengaku terkejut karena pembahasannya berkembang menjadi kabar alih fungsi hutan kota. "Ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget," katanya seperti dikutip Kompas.com.
| Pihak | Yang disampaikan | Waktu |
|---|---|---|
| Kemensos (Saifullah Yusuf) | UI bersedia menyediakan sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota UI sisi DKI untuk Sekolah Rakyat | 16 November 2026 |
| UI (pernyataan resmi) | Sekolah Rakyat tidak dibangun di dalam Hutan Kota UI, melainkan di bagian kampus yang sesuai peruntukannya | 17 November 2026 |
| Pemprov DKI (Pramono Anung) | Tidak setuju peruntukan hutan kota dialihkan, menawarkan dua lahan pengganti | 17 November 2026 |
Angka yang jadi pangkal perbedaan
Hutan Kota UI adalah kawasan hijau di lingkungan kampus Universitas Indonesia yang sebagian wilayahnya masuk Jakarta Selatan dan sebagian masuk Depok. Gus Ipul menyebut luas keseluruhannya lebih dari 100 hektare, dan sekitar 8 hektare di antaranya diproyeksikan untuk Sekolah Rakyat.
Delapan hektare dari kawasan yang disebut di atas 100 hektare setara sekitar 8 persen atau kurang (hitungan kami, bukan angka resmi). Sementara dua lahan pengganti yang diajukan Pemprov DKI berjumlah sekitar 4,2 hektare, atau kira-kira separuh dari usulan Kemensos.
| Rincian | Angka yang disebut | Sumber |
|---|---|---|
| Luas total Hutan Kota UI | lebih dari 100 hektare | Gus Ipul, kumparan |
| Lahan yang diproyeksikan untuk Sekolah Rakyat | kurang lebih 8 hektare | Gus Ipul, kumparan |
| Porsi terhadap total 100 hektare | sekitar 8 persen atau kurang (hitungan kami) | turunan |
| Lahan alternatif Jakarta Barat | sekitar 2 hektare | Pramono Anung, Kompas.com |
| Lahan alternatif Cakung, Jakarta Timur | sekitar 2,2 hektare | Pramono Anung, Suara.com |
| Total dua lahan alternatif | 4,2 hektare (hitungan kami) | turunan |
Dua lahan pengganti dan alasan Jakarta menahan hutan kota
Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area kota yang diperuntukkan bagi penghijauan, baik publik maupun privat. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen, dengan 20 persen di antaranya RTH publik dan 10 persen RTH privat, seperti dirangkum dalam kajian ReTII ITNY dan Jurnal JPSI Unesa (keduanya diakses 18 November 2026).
Dua lokasi yang diajukan Pemprov DKI kepada Menteri Sosial adalah:
- Lahan di Jakarta Barat seluas sekitar 2 hektare.
- Lahan di Cakung, Jakarta Timur, seluas sekitar 2,2 hektare.
- Kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, yang masuk rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta.
Pramono menyebut usulan itu disiapkan untuk mendukung penambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan pembangunan sekolah tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI hanya menyediakan lahan (Suara.com, diakses 18 November 2026).
Kekurangan RTH bukan kasus tunggal Jakarta. Daerah lain, misalnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, juga masih di bawah ambang 30 persen menurut dua kajian yang dikutip di atas. Bagi Pemprov DKI, status peruntukan lahan karena itu lebih penting daripada status pengelolaannya.
UI: bukan di dalam hutan kota
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dikelola Kementerian Sosial dan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah media menyebut program ini menyasar anak dari keluarga kurang mampu, dan pemerintah mendorong penambahan kuotanya di berbagai daerah.
UI merespons kekhawatiran publik lewat pernyataan resmi pada 17 November. Kampus itu menegaskan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di dalam Hutan Kota UI, melainkan di bagian kampus yang sesuai peruntukannya di sisi Jakarta.
Penjelasan itu berbeda penekanan dengan pernyataan Gus Ipul yang menyebut lahan tersebut sebagai "bagian dari hutan kota". Bagi Pemprov DKI, perbedaan itu penting karena menyangkut status peruntukan, bukan hanya status pengelolaan.
Perjanjian kerja sama (PKS) adalah dokumen kesepakatan tertulis yang akan mencatat objek, batas lahan, dan kewajiban masing-masing pihak antara Pemprov DKI Jakarta dan UI. Sampai Selasa malam, dokumen ini belum diteken dan peninjauan lokasi belum dijadwalkan resmi.
Dari hutan kota ke kebun raya
Pramono menyambut permintaan UI yang ingin menyerahkan pengelolaan hutan kota karena beban perawatan yang berat bagi perguruan tinggi. Ia bahkan berencana mengarahkan kawasan itu menjadi kebun raya. Sebagai contoh, ia menyebut Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara sebagai rujukan, sehingga Jakarta berpotensi memiliki dua kebun raya (JawaPos.com, diakses 18 November 2026).
Rencana itu sejalan dengan target kota berkelanjutan SDG 11 soal ruang publik hijau yang aman dan inklusif (UN Sustainable Development, diakses 18 November 2026). Namun status kebun raya dan status hutan kota membawa konsekuensi pengelolaan yang berbeda, dan sampai kini belum ada dokumen terbuka yang menjelaskan bentuknya.
Yang belum terjawab
- Apakah Kemensos menerima dua lahan pengganti di Jakarta Barat dan Cakung, atau tetap meminta lahan UI.
- Siapa yang akan menanggung biaya pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di Jakarta.
- Apakah penyerahan pengelolaan hutan kota akan diikuti perubahan peruntukan dalam dokumen tata ruang.
- Kapan peninjauan lokasi dan penandatanganan PKS dilakukan.
Analisis mr bean
Metode: angka turunan dihitung dari data yang dikutip dari enam media pada 16 sampai 18 November 2026. Porsi 8 hektare terhadap total 100 hektare lebih dibulatkan ke bawah menjadi 8 persen. Total dua lahan alternatif berasal dari penjumlahan 2 hektare ditambah 2,2 hektare. Selisih 3,8 hektare dihitung dari 8 hektare dikurangi 4,2 hektare. Semua angka turunan ditandai hitungan kami dan bukan angka resmi. Rincian utama berasal dari kumparan dan hasil pencarian. Percakapan lengkap para pihak belum tersedia, sehingga bagian yang belum jelas ditulis terbuka.
Sumber
- kumparan, "Mencermati Rencana Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI: Dari Gus Ipul, UI, dan Pramono Anung", diakses 18 November 2026.
- Kompas.com, "Pramono Usulkan 2 Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat ke Mensos, di Jakbar dan Jaktim", diakses 18 November 2026.
- Kompas.com, "Isu Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat Bikin Pramono Kaget, Ini Fakta di Baliknya", diakses 18 November 2026.
- Suara.com, "Kaget Hutan Kota UI Diwacanakan Jadi Sekolah Rakyat, Pramono Anung Tegas Menolak", diakses 18 November 2026.
- Suara.com, "Bukan Sekolah Rakyat! Hutan Kota UI Bakal Disulap Pemprov DKI Jadi Kebun Raya", diakses 18 November 2026.
- Republika, "Mensos Ingin Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Pramono Kaget karena tak Sesuai Usulannya", diakses 18 November 2026.
- Warta Ekonomi, "Tegas! Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat", diakses 18 November 2026.
- JawaPos.com, "Pramono Beberkan Awal Mula Tawaran Kelola Hutan Kota UI dan Rencana Sekolah Rakyat", diakses 18 November 2026.
- Jurnal ReTII ITNY, kajian RTH dan UU Nomor 26 Tahun 2007, diakses 18 November 2026.
- Jurnal JPSI Unesa, pengelolaan ruang terbuka hijau, diakses 18 November 2026.
- UN Sustainable Development, kota dan permukiman berkelanjutan, diakses 18 November 2026.
Artikel ini disusun mengikuti kebijakan editorial kami. Pertanyaan atau koreksi bisa dikirim lewat halaman hubungi kami, dan selengkapnya soal redaksi ada di Tentang Kami.
Komentar
Posting Komentar