NasDem Sebut Dasco Layak Jadi Wapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo

NasDem menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026. Ia sendiri menegaskan bahwa nama yang akhirnya diusulkan tetap ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu muncul 16 hari sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan 2 Desember 2026. Pada hari yang sama, juru bicara Partai Gerindra menyebut hampir seluruh dewan pengurus daerah partai itu sudah mengusulkan nama Dasco, sementara DPP belum menggelar rapat resmi.

Kartu data sisa 16 hari menuju paripurna MPR pemilihan wapres pengganti Gibran

Intinya

  • NasDem menilai Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi wapres pengganti Gibran, kata Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa.
  • Menurut Saan, partai koalisi sudah sepakat menyerahkan kursi wapres kepada Gerindra, tetapi nama akhir tetap hak prerogatif Presiden Prabowo.
  • Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menyebut hampir semua DPD provinsi dan DPC mengusulkan Dasco atas inisiatif sendiri, dan DPP belum rapat.
  • MPR menjadwalkan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026, atau 16 hari setelah pernyataan ini, dari batas 60 hari pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
  • Belum ada surat Presiden berisi dua nama calon yang bisa diperiksa publik, jadi yang beredar baru satu nama dari internal partai.

Apa yang disampaikan Saan Mustopa

Saan menyebut Dasco memenuhi tiga syarat yang menurutnya dibutuhkan wapres pengganti: kredibilitas, integritas, dan kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik. Ia menilai tantangan pemerintah ke depan tidak ringan, sehingga wapres harus bisa berkomunikasi dengan parlemen, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil.

"Wakil Ketua DPR, Prof. Sufmi Dasco menurut saya rela, layak ya, untuk menjadi pengganti Wakil Presiden," kata Saan, dikutip kumparan dan Detik.com pada 16 November 2026.

Hak prerogatif adalah kewenangan yang melekat pada jabatan presiden dan tidak bisa dipindahkan ke partai atau parlemen. Saan memakai istilah itu untuk menegaskan bahwa NasDem hanya memberi penilaian, bukan mengajukan nama.

Ia juga menyebut pertemuan antarpimpinan partai koalisi sudah menghasilkan kesepahaman bahwa posisi wapres diserahkan kepada Partai Gerindra. NasDem, kata Saan, sependapat dengan usulan para ketua umum itu.

Gerindra: hampir semua DPD dan DPC usul Dasco

Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan hampir seluruh DPD provinsi dan DPC kabupaten serta kota mengusulkan nama Dasco. Menurut dia, usulan itu muncul tanpa perintah dan tanpa arahan pengurus pusat, lalu disampaikan lewat pernyataan di media pada Minggu 15 November 2026.

DPD adalah dewan pengurus daerah partai di tingkat provinsi, sedangkan DPC adalah pengurus di tingkat kabupaten dan kota. Keduanya berada di bawah DPP, yang untuk Gerindra diketuai langsung Prabowo Subianto.

Sugiat menyatakan DPP belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. Ia menyerahkan mekanisme dan keputusan akhir kepada hak konstitusi Presiden. Dasco sendiri menjabat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Gerindra.

Peta jalan pengisian jabatan wapres

TanggalPeristiwaSumber
12 November 2026Pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibrankumparan, Detik.com
13 November 2026Rapat gabungan MPR menetapkan paripurna 2 Desember 2026kumparan, Detik.com
15 November 2026Hampir seluruh DPD dan DPC Gerindra mengusulkan nama DascoDetik.com, mengutip Sugiat Santoso
16 November 2026NasDem menyatakan Dasco layak jadi wapreskumparan, Detik.com
2 Desember 2026Paripurna MPR: pemilihan, pengesahan, pelantikanjadwal MPR
11 Januari 2027Batas 60 hari sejak surat Gibran diterimahitungan kami atas Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebut MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan wakil presiden. Dalam sidang itu MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dari 12 November 2026, batas tersebut jatuh 11 Januari 2027.

Tanpa surat Presiden, misalnya, tim verifikasi MPR tidak punya bahan untuk diperiksa, dan paripurna 2 Desember hanya bisa menunggu.

Kenapa nama itu datang dari Gerindra

Konfigurasi partai menempatkan Gerindra di posisi paling kuat untuk mengisi kursi wapres. Ketua umumnya adalah presiden yang sedang menjabat, dan partai itu menguasai kursi terbanyak di DPR. Ketika Saan mengatakan kursi wapres diserahkan kepada Partai Gerindra, ia menggambarkan kesepakatan koalisi, bukan hasil pertarungan terbuka.

Kesepakatan itu tidak otomatis menjadi keputusan. Rapat paripurna adalah sidang pleno seluruh anggota MPR yang berwenang mengesahkan wapres terpilih, dan paripurna hanya bisa memilih dari nama yang dikirim Presiden. Karena itu, dukungan DPD dan DPC Gerindra lebih tepat dibaca sebagai tekanan internal partai kepada Prabowo, bukan pencalonan resmi.

Hal serupa berlaku bagi penilaian NasDem. Dukungan partai koalisi membantu membangun kelayakan politik seorang nama, tetapi tidak menambah satu pun syarat konstitusi. Misalnya, bila Presiden mengirim dua nama yang tidak disebut partai mana pun, paripurna tetap berjalan dengan dua nama itu. Selama kursi kosong, agenda presiden juga berjalan tanpa pendamping wapres sampai pelantikan 2 Desember.

Di mana sumber berbeda

AspekkumparanDetik.com
Jabatan SaanWakil Ketua Umum DPP Partai NasDemWakil Ketua Umum Partai NasDem, lalu disebut "Wakil Ketua DPR" di badan berita
Frasa penilaian"rela, layak ya""dari nama-nama yang ada ... rela, layak ya"
Usulan DPD dan DPCtidak dimuatdimuat lewat kutipan Sugiat Santoso
Kata kunci syaratkredibilitas, integritas, konsolidasikonsolidasi, mempersatukan, mengomunikasikan

Perbedaan penulisan jabatan Saan pada 16 November 2026 itu perlu dicatat karena dua hal berbeda. Ia adalah Wakil Ketua Umum NasDem di partai, dan ia juga menjabat Wakil Ketua DPR RI. Detik.com memakai keduanya di badan berita yang sama, sedangkan kumparan hanya menyebut jabatan partai.

Yang belum terjawab

  1. Siapa dua nama yang akan dikirim Presiden ke MPR, karena surat itu belum terbit saat Saan berbicara.
  2. Apakah DPP Gerindra menggelar rapat resmi sebelum surat Presiden dikirim.
  3. Bagaimana mekanisme pemungutan suara bila dua nama berasal dari partai yang sama.
  4. Apakah tim verifikasi MPR memakai kriteria tambahan di luar syarat formil calon wapres.
  5. Kapan pembagian tugas yang hilang akibat kursi kosong itu kembali normal, karena tenggat konstitusi baru berakhir 11 Januari 2027.

Analisis mr bean

Pernyataan NasDem dan klaim Gerindra sama-sama bergerak di ruang sebelum surat itu terbit. Keduanya menambah tekanan politik, bukan kepastian hukum. Urutan yang perlu dipegang pembaca: surat Presiden, verifikasi MPR, lalu paripurna. Selama urutan itu belum berjalan, nama siapa pun masih berstatus usulan.

Metode: seluruh kutipan pejabat diambil dari pemberitaan kumparan dan Detik.com pada 16 November 2026. Rincian jadwal MPR mengacu pada rapat gabungan 13 November 2026 yang diberitakan kedua media tersebut. Angka 16 hari, 20 hari, 33,3 persen, dan 44 hari adalah hitungan kami. Hitungan itu memakai tanggal surat Gibran diterima (12 November 2026), jadwal paripurna (2 Desember 2026), dan batas 60 hari pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Penggalan pasal dibaca sebagai rujukan konstitusi, bukan salinan resmi. Belum ada dokumen resmi MPR atau Istana yang dapat diperiksa untuk memastikan isi surat Presiden.

Sumber

  • kumparan, "NasDem Sebut Dasco Layak Jadi Wapres: Agar Program Prioritas Bisa Di-cover", tautan, diakses 16 November 2026.
  • Detik.com, "Saan NasDem: Dari Nama yang Ada, Dasco Layak Jadi Wapres", tautan, diakses 16 November 2026.
  • Jurnal Lex Renaissance Fakultas Hukum UII, kajian konstitusional pengisian jabatan wakil presiden, tautan, diakses 16 November 2026.
  • Perserikatan Bangsa-Bangsa, Universal Declaration of Human Rights, tautan, diakses 16 November 2026.
  • mr bean, "MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran", tautan, 13 November 2026.

Artikel ini disusun mengikuti kebijakan editorial mr bean. Koreksi dan tanggapan bisa dikirim lewat halaman hubungi kami, sedangkan profil redaksi ada di tentang kami.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Guru Agama SD di Deli Serdang Jadi Tersangka Pencabulan 8 Siswi

MA Nyatakan Suket Ijazah SMA Gibran Tak Sah dan Batal demi Hukum

IGA 2026: 48.246 Inovasi dari 541 Pemda, Kemendagri Dorong Jadi Budaya Kerja