Menhut Janji Tak Terbitkan Izin Tambang di Ujung Kulon, Perairan Sekitarnya Masih Masuk WUP
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan tidak akan menerbitkan izin tambang di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Janji itu disampaikan menanggapi sorotan atas Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut. Kementerian ESDM menyatakan kawasan taman nasional sendiri memang tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Intinya
- Menhut Raja Juli Antoni berjanji tidak menerbitkan PPKH untuk kegiatan tambang di Taman Nasional Ujung Kulon.
- Kementerian ESDM menegaskan TNUK tidak masuk wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang terbit.
- Namun sebagian perairan laut di sekitar TNUK masuk Wilayah Usaha Pertambangan lewat Kepmen ESDM 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
- Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan itu dikeluarkan dari peta WUP.
- Pemerintah juga menjajaki habitat kedua badak jawa, salah satunya Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi.
Pernyataan Menhut itu muncul setelah peta WUP Provinsi Banten jadi sorotan pada 18 dan 19 November 2026. Menurut Kementerian ESDM, penetapan itu hanya menyentuh sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Kawasan daratan taman nasional tetap berstatus kawasan konservasi dan tidak berubah peruntukannya.

Janji Menhut soal PPKH di Ujung Kulon
Raja Juli menilai idealnya tidak ada wilayah usaha pertambangan di kawasan TNUK. "Kalaupun tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya," katanya, Kamis (19/11/2026), dikutip Kompas.com. Ia berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di taman nasional itu. Ia menegaskan tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di kawasan tersebut.
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) adalah izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Regulasi ini menggantikan rezim izin pinjam pakai kawasan hutan yang dipakai sebelumnya.
Kepmen ESDM 65/2026 dan riwayat penetapan WUP
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, wilayah yang masuk penetapan hanya sebagian perairan di sekitar TNUK. Kawasan taman nasionalnya sendiri tidak ikut ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Ia menegaskan belum ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan untuk wilayah daratan maupun perairan tersebut.
Proses penetapan wilayah perairan itu bukan kebijakan baru tahun ini. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengusulkannya sejak 2013, lalu usulan itu beberapa kali dinegosiasikan dan ditetapkan ulang.
| Tahun | Dasar penetapan | Keterangan |
|---|---|---|
| 2013 | Usulan Pemerintah Provinsi Banten | Usulan mencakup wilayah pertambangan di perairan laut |
| 2014 | Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 | Usulan perairan itu dikecualikan |
| 2015 | Surat Dinas Pertambangan dan Energi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 | Pemprov Banten mengajukan ulang pada 16 November 2015 |
| 2017 | Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 | Masuk penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali |
| 2022 | Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 | Ditetapkan kembali sebagai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten |
| 2026 | Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 | Diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 |
Jarak dari usulan pertama 2013 sampai penetapan terakhir 2026 adalah 13 tahun. Bila dihitung sejak pengecualian 2014, waktunya 12 tahun. Keduanya adalah hitungan kami atas tanggal yang disebutkan di dokumen dan pemberitaan.
Beda WUP dan kawasan konservasi
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang sudah memiliki data geologi dan ketersediaan lahan. Wilayah ini disiapkan untuk dilelang kepada badan usaha pemegang izin. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Pemerintah menyebut penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi. Kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi sejumlah syarat sebelum izin bisa terbit. Syarat itu antara lain:
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk lokasi di laut.
- Persetujuan lingkungan berupa dokumen analisis dampak.
- Izin dan persetujuan lain sesuai kewenangan Kementerian ESDM.
Menteri Lingkungan Hidup minta kawasan dikeluarkan dari WUP
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyorot WUP di perairan sekitar TNUK. Ia meminta wilayah tersebut dikeluarkan dari peta wilayah usaha tambang. Permintaan itu disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Menurut Jumhur, peninjauan perlu dilakukan untuk melindungi habitat terakhir badak jawa. Ia menyebut populasi badak jawa saat ini kurang dari 50 individu. "Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem," katanya, dikutip Media Indonesia, Kamis (19/11/2026). Ia menegaskan perlindungan harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan setelah tambang beroperasi.
Badak jawa dan rencana habitat kedua
Badak jawa termasuk satwa berstatus critically endangered atau kritis terancam punah. Populasinya hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon dan menjadi perhatian dunia konservasi. Beberapa risiko yang disebut pemerintah antara lain:
- ancaman gelombang tsunami dari arah Selat Sunda;
- letusan Gunung Anak Krakatau di perairan Lampung;
- perkawinan sedarah karena populasi terkonsentrasi di satu lokasi.
Karena itu, pemerintah menjajaki pengembangan habitat kedua di luar Ujung Kulon. Salah satu kawasan yang disebut adalah Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana pemindahan sebagian badak jawa itu sudah muncul sejak 1980-an menurut Menteri Kehutanan.
Di mana sumber berbeda
| Klaim | Versi pertama | Versi kedua |
|---|---|---|
| Jumlah badak jawa | Kurang dari 50 individu, disebut Menteri LH Jumhur Hidayat lewat Media Indonesia | Sekitar 87 sampai 100 ekor pada 2025, catatan Kementerian Kehutanan lewat Kompas.com |
| Status kawasan | Kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, kata Kementerian ESDM | Sebagian perairan laut di sekitar TNUK masuk WUP, menurut Kepmen ESDM 65 Tahun 2026 |
| Izin tambang | Belum ada izin yang diterbitkan untuk daratan maupun perairan | Ada sorotan publik bahwa kawasan terancam aktivitas tambang |
| Objek janji | Menteri Kehutanan berbicara soal izin PPKH di kawasan hutan | Menteri Lingkungan Hidup berbicara soal penetapan WUP di ranah ESDM |
Perbedaan angka populasi itu bukan hal baru. Sejak lama jumlah badak jawa versi pemerintah berbeda dengan hasil penelitian organisasi non-pemerintah. Contohnya, Auriga Nusantara melaporkan 63 ekor badak terekam kamera deteksi pada 2018. Angka itu turun menjadi 59 ekor pada 2019. Kompas.com mencatat perbedaan itu dalam laporan cek faktanya. Pola serupa muncul di kawasan konservasi lain, misalnya ketika data populasi satwa dari dua lembaga tidak pernah identik.
Analisis mr bean
Yang baru berubah sejauh ini adalah pernyataan pejabat, bukan dasar hukumnya. Janji Menhut hanya mengikat pada izin PPKH di dalam kawasan hutan. Permintaan Menteri Lingkungan Hidup juga masih berupa surat permintaan evaluasi. Kepmen ESDM 65/2026 sendiri belum direvisi sampai keterangan tertulis terakhir pada 18 November 2026. Metode: kami membandingkan dua keterangan tertulis, satu naskah wawancara Menhut, dan satu laporan cek fakta Kompas.com. Perhitungan selisih tahun memakai tanggal pada tabel riwayat penetapan WUP. Kami tidak menemukan pengumuman resmi soal revisi atau pencabutan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Jadi kemungkinan itu kami sebut belum ada.Langkah yang belum selesai
- Belum ada jawaban Kementerian ESDM atas permintaan evaluasi Menteri Lingkungan Hidup.
- Belum ada dokumen resmi yang menyatakan kawasan perairan TNUK dikeluarkan dari peta WUP.
- Belum dipastikan kapan kajian habitat kedua badak jawa selesai.
- Belum ada penjelasan siapa yang akan mengawasi bila izin tambang di perairan akhirnya diajukan.
Kami akan memperbarui artikel ini bila muncul dokumen atau keterangan resmi baru. Pembaca bisa memeriksa Tentang Kami dan Kebijakan Editorial untuk memastikan cara kami bekerja. Saran atau koreksi bisa dikirim lewat halaman hubungi kami.
Sumber
- Menhut Raja Juli Janji Tak Terbitkan Izin untuk Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon - Kompas.com, diakses 20 November 2026.
- Badak Jawa Dikepung WUP, Kementerian ESDM Bantah Beri Izin Tambang di Ujung Kulon - Pontianak Post, diakses 20 November 2026.
- Menteri LH Minta Kementerian ESDM Keluarkan Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Tambang - Metro TV News, diakses 20 November 2026.
- Wacana Pemindahan dan Terancamnya Populasi Badak Jawa di Ujung Kulon - Kompas.com Cek Fakta, diakses 20 November 2026.
- Deteksi Ekspansi Padi pada Lanskap Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon - Prosiding Universitas Muhammadiyah Jember, diakses 20 November 2026.
- Pemanfaatan Sumber Daya Air di Desa Ujung Jaya Taman Nasional Ujung Kulon - Jurnal Nusa Sylva, diakses 20 November 2026.
- SDG 15: Life on Land - Perserikatan Bangsa-Bangsa, diakses 20 November 2026.
Komentar
Posting Komentar