Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat Buntut Penyadapan Presiden Prabowo
Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Selasa, 17 November 2026, karena dinilai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah sanksi administratif terberat bagi anggota Polri: status anggota dicabut, bukan sekadar dipindahkan atau ditunda kenaikan pangkatnya. Eko menyatakan banding atas putusan tersebut, sehingga sanksi belum berkekuatan akhir.
Keputusan itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan. Ia menyatakan majelis menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus. "Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo (Detik.com, 17 November 2026).

Intinya
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi etika "perbuatan tercela" dan sanksi administratif PTDH dalam sidang KKEP 17 November 2026.
- Ia tersangka keempat gelombang pertama kasus dugaan penyadapan ilegal ponsel Presiden, yang ditetapkan pada 3 November 2026.
- Eko menyusul Irjen Pol Ahrie Sonta, yang lebih dahulu dipecat pada 10 November 2026 dan juga mengajukan banding.
- Sidang berlangsung sekitar sembilan jam, dari pukul 09.00 sampai 18.00 WIB, dan digelar secara tertutup.
- Dua dari empat tersangka berpangkat inspektur jenderal sudah melewati sidang etik; eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum dijadwalkan.
Keputusan sidang etik Eko Hadi Santoso
Majelis KKEP memutus sanksi dalam satu putusan yang memuat dua bagian. Sanksi etika menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela, sedangkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Pola putusan ini sama dengan vonis terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta sepuluh hari sebelumnya, yang dibacakan pada 10 November 2026.
Tiga poin pokok putusan itu bisa dibaca dalam tabel berikut.
| Bagian putusan | Isi | Keterangan |
|---|---|---|
| Sanksi etika | Perbuatan tercela | Menempel sebagai penilaian majelis atas perilaku pelanggar |
| Sanksi administratif | PTDH sebagai anggota Polri | Mengakhiri status anggota, bukan mutasi atau demosi |
| Sikap pelanggar | Banding | Membuka pemeriksaan ulang di tingkat banding |
| Sifat persidangan | Tertutup | Sidang digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri |
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, majelis menerima permohonan banding itu dan Polri akan membentuk komisi banding. Hasil sidang banding dijanjikan disampaikan terbuka kepada publik. Sampai laporan ini disusun, belum ada jadwal sidang banding.
Eko keluar dari gedung Divisi Propam dengan pengawalan ketat pasukan Brimob. Pantauan kumparan menyebut ia mengenakan pakaian tahanan bernomor dua dengan tangan terikat, lalu digiring ke kendaraan anti huru hara.
Kronologi singkat kasus dugaan penyadapan
Perkara ini berjalan dalam rentang dua pekan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Saat itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan para tersangka diduga menyadap nomor Presiden tanpa dasar penegakan hukum yang sah.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 3 November 2026 | Empat perwira tinggi ditetapkan tersangka, termasuk Eko, Ahrie Sonta, Listyo Sigit Prabowo, dan Slamet Uliandi |
| 10 November 2026 | Sidang KKEP menjatuhkan PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta; ia mengajukan banding |
| 16 November 2026 | Divisi Propam menjadwalkan sidang etik Eko pada 17 November 2026 |
| 17 November 2026 | Majelis KKEP memutus PTDH untuk Eko; ia menyatakan banding |
Detik.com melaporkan target penyadapan tidak tunggal. Selain Presiden, para tersangka diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Perbuatan itu diduga berlangsung sepanjang 2025 sampai 2026 dan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik.
Satu detail yang muncul di persidangan adalah dugaan permufakatan mengakses sistem milik Polri yang dipakai untuk aktivitas penyadapan. Akses itu dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Sejumlah laporan menyebut ada upaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026.
Dua dari empat perwira tinggi sudah dipecat
Empat perwira tinggi Polri menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Baru dua di antaranya yang sudah menyelesaikan sidang etik dan menerima putusan PTDH. Posisi Eko dalam struktur Polri terakhir disebut sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.
| Nama | Posisi terakhir yang disebut | Status per 17 November 2026 |
|---|---|---|
| Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo | Eks Kapolri | Tersangka, ditahan di Rutan Mako Brimob, belum dijadwalkan sidang etik |
| Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution | Eks Kadivkum Polri | PTDH 10 November 2026, mengajukan banding |
| Irjen Pol Slamet Uliandi | Eks Kadiv TIK Polri | Tersangka, belum disidang etik, tidak ditahan karena sakit |
| Irjen Pol Eko Hadi Santoso | Widyaiswara Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri | PTDH 17 November 2026, mengajukan banding |
Hitungan kami: dua dari empat tersangka atau 50 persen sudah melewati sidang etik, dan keduanya mengajukan banding. Jarak antara vonis Ahrie Sonta dan vonis Eko Hadi Santoso adalah tujuh hari. Angka-angka itu kami turunkan sendiri dari laporan tanggal 10 dan 17 November 2026, bukan dari pernyataan resmi Polri.
Analisis mr bean
Ada dua hal yang membedakan perkara ini dari sidang etik Ahrie Sonta. Pertama, majelis memakai susunan putusan yang praktis identik: perbuatan tercela plus PTDH. Pola itu penting karena menunjukkan majelis menilai pelanggaran keempat perwira tinggi dalam satu kerangka yang sama, yaitu akses ilegal ke sistem penyadapan dan prosedur yang dilanggar. Kedua, durasi sidang Eko sekitar sembilan jam, jauh lebih lama dari sidang-sidang etik Polri pada umumnya.
Waktu itu masuk akal kalau majelis harus mengurai dua hal sekaligus: peran Eko sebagai Widyaiswara Utama di Sespim Lemdiklat dan dugaan permufakatan akses sistem milik Polri. Misalnya, pertanyaan soal siapa yang memberi perintah akses dan siapa yang mengeksekusi bisa menyita sebagian besar waktu sidang tertutup itu. Sebagai contoh, majelis juga perlu memastikan apakah derajat perbuatan Eko berbeda dari perbuatan Ahrie Sonta, meski vonis keduanya sama.
Sisi lain yang perlu dibaca hati-hati: semua tersangka yang sudah dipecat langsung mengajukan banding. Jalur banding membuat sanksi PTDH belum berkekuatan akhir, sehingga status keanggotaan keduanya secara hukum masih berproses. Dari sudut akuntabilitas publik, putusan tingkat pertama belum menjadi titik akhir, melainkan titik tengah.
Kode etik profesi adalah aturan perilaku yang mengikat anggota Polri dan diperiksa melalui Komisi Kode Etik Polri. Kerangka normatifnya bisa dibaca pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, sementara bentuk sanksi administratifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Sindonews mencatat Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Metode: artikel ini disusun dari dua laporan utama yang bisa dibaca penuh, yaitu Detik.com dan kumparan edisi 17 November 2026. Rincian tambahan soal jalannya persidangan, komposisi majelis, durasi sidang, dan pasal yang dipakai kami ambil dari hasil pembacaan laporan Kompas.com, Suara.com, JawaPos.com, Viva.co.id, dan Sindonews edisi 17 November 2026. Dua di antaranya, Suara.com dan Viva.co.id, memuat keterangan soal dugaan permufakatan akses sistem Polri dan komposisi majelis yang tidak ada di dua laporan utama. Seluruh angka turunan kami beri penanda "hitungan kami". Rujukan norma internasional soal larangan gangguan sewenang-wenang terhadap privasi memakai Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, diakses 17 November 2026), sedangkan pembahasan akademik soal regulasi penyadapan di Indonesia ada di Media Iuris Universitas Airlangga dan kajian pembuktian hasil penyadapan di Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret.
Di mana sumber berbeda
Dua kelompok laporan memakai susunan angka dan istilah yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan itu kami tampilkan tanpa memilih satu versi.
| Aspek | Versi yang beredar pertama | Versi yang beredar kedua |
|---|---|---|
| Jam putusan | Detik.com memuat laporan pukul 18.56 WIB | kumparan memuat laporan pukul 19.06 WIB |
| Sebutan sidang | Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) | Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) |
| Durasi sidang | Tidak disebut | Sekitar sembilan jam, 09.00 sampai 18.00 WIB (JawaPos.com) |
| Isi pertimbangan | Sanksi etika plus administratif | Ada tambahan dugaan permufakatan akses sistem Polri (Viva.co.id) |
Jam terbit memang berbeda sepuluh menit, tetapi isi pokoknya sama: sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH. Perbedaan istilah KEPP dan KKEP muncul di pemberitaan, bukan di pernyataan pejabat.
Yang belum terjawab
- Kapan komisi banding dibentuk dan kapan sidang banding Eko digelar.
- Apakah putusan banding bisa meringankan sanksi PTDH, mengingat Ahrie Sonta juga mengajukan banding dan belum ada hasilnya.
- Kapan sidang etik eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi dijadwalkan.
- Bagaimana status penahanan Eko setelah banding diajukan.
- Apakah berkas etik terhadap tersangka lain akan memakai konstruksi pasal yang sama.
Sumber
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Buntut Penyadapan Presiden, Detik.com, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
- Terlibat Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, kumparan, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri akibat Kasus Penyadapan Prabowo, Kompas.com, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
- Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo, Suara.com, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri, JawaPos.com, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
- Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Irjen Pol Eko Hadi Ajukan Banding, Sindonews, 17 November 2026, diakses 17 November 2026.
Artikel ini memakai standar kebijakan editorial kami. Koreksi atau tambahan data bisa dikirim lewat halaman Tentang Kami atau kanal hubungi kami.
Komentar
Posting Komentar