DPR Jadwalkan Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini, 74 Pasal Disepakati
Rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Jadwal itu menyusul rampungnya pembicaraan tingkat I di Komisi III pada Rabu (18/11/2026), ketika seluruh fraksi dan perwakilan pemerintah menyatakan setuju membawa naskah akhir ke pengambilan keputusan tingkat II.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan agenda tersebut. "Iya (disahkan Kamis)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com (diakses 19 November 2026). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyebut regulasi ini sudah dinanti sejak lama; anggota Komisi III Nasir Djamil menyatakan RUU ini "sudah ditunggu 18 tahun lamanya" (Detik.com, diakses 19 November 2026).
Sampai artikel ini ditulis pada Kamis pagi, rapat paripurna pengesahan belum digelar. Yang sudah pasti adalah hasil pembicaraan tingkat I, jumlah pasal pada draf akhir, dan daftar pokok substansi yang dibacakan dalam rapat kerja.
Intinya
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dijadwalkan di rapat paripurna DPR, Kamis 19 November 2026, sehari setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III rampung.
- Panitia kerja Komisi III membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM): 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.
- Draf akhir memuat 74 pasal dan mencakup korupsi serta enam jenis tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan lewat teknologi informasi.
- Ancaman pidana bagi pelaku korupsi tetap berlaku, termasuk hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
- Dua catatan pengiring: draf RUU tidak dapat diakses publik, dan pembahasan dipercepat setelah demonstrasi mahasiswa Agustus 2026.
- Keterbatasan: rincian batang tubuh RUU belum dipublikasikan, sehingga isi per pasal belum bisa diverifikasi dari naskah resminya.
Perampasan aset adalah pemindahan harta hasil tindak pidana kepada negara melalui putusan pengadilan, baik setelah pelaku dihukum maupun tanpa pemidanaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) adalah mekanisme pengambilan aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya, sehingga aset tetap bisa dikejar ketika tersangka meninggal, buron, atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Daftar inventarisasi masalah (DIM) adalah daftar usulan perubahan pasal yang dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pada tahap penyusunan undang-undang.

Pembicaraan tingkat I rampung pada 18 November 2026
Rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Setelah fraksi menyampaikan pandangan, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan naskah ke pembicaraan tingkat II. "Setuju," jawab peserta rapat. Naskah RUU kemudian ditandatangani perwakilan seluruh fraksi dan perwakilan pemerintah.
Tabel berikut merinci 397 DIM yang dibahas panitia kerja. Angka ini dibacakan ulang di beberapa media dengan susunan yang sama.
| Jenis DIM | Jumlah | Porsi (hitungan kami) |
|---|---|---|
| DIM tetap | 160 | 40,3 persen |
| DIM redaksional | 135 | 34,0 persen |
| DIM substansi baru | 18 | 4,5 persen |
| DIM substansi | 40 | 10,1 persen |
| DIM dihapus | 44 | 11,1 persen |
| Total | 397 | 100 persen |
Porsi dihitung dengan membagi tiap jenis DIM terhadap total 397, lalu dibulatkan satu angka di belakang koma. Pemerintah menyatakan persetujuannya melalui Eddy Hiariej, yang menyoroti tahapan perampasan dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, sampai pengelolaan aset. Ia meminta seluruh tahapan itu berjalan adil dan memberi kepastian hukum.
Sepuluh pokok substansi yang disepakati
Habiburokhman membacakan sepuluh pokok pembahasan dalam laporan panitia kerja. Berikut ringkasannya, disusun sesuai urutan yang ia sampaikan.
- Judul, prinsip, dan asas hukum, dengan penekanan pada efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang bisa dirampas.
- Penegasan bahwa ancaman pidana bagi pelaku korupsi tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Prosedur dan pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran sampai pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
- Pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat banyak.
- Tugas dan kewenangan badan pengelola aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan.
- Pengawasan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak menjadi alat menyalahgunakan wewenang aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pada pengelolaan aset agar transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III Soedeson Tandra sebelumnya menyatakan badan pengelola dan badan pengawas akan bersifat independen dan ditempatkan di bawah Presiden. Ia menyampaikan itu dalam rapat dengar pendapat umum pada 11 November 2026 (Kompas.com, diakses 19 November 2026).
Habiburokhman juga menyebut draf akhir aturan ini memuat 74 pasal. Naskah yang disepakati masih memakai nomenklatur baru, yaitu RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, bukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana seperti judul awalnya.
Korupsi dan enam jenis tindak pidana lain
Cakupan RUU ini pernah lebih luas. Menurut pemberitaan DDTCNews, naskah awal mencakup 13 jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan. Pemerintah dan DPR kemudian sepakat mempersempitnya menjadi korupsi ditambah enam jenis tindak pidana: narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Perampasan aset tanpa pemidanaan bukan gagasan baru dalam hukum internasional. Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sudah mengatur mekanisme itu. Dokumen resmi konvensi tersedia di situs Kantor Urusan Hukum PBB (diakses 19 November 2026).
Sejumlah kajian akademik menilai pengadopsian mekanisme tersebut perlu pengaman prosedural. Jurnal Seikat Universitas 45 Mataram, misalnya, menawarkan model hybrid yang menempatkan perampasan berbasis putusan pidana sebagai jalur utama dan perampasan tanpa pemidanaan sebagai jalur pelengkap yang bersifat pengecualian, lengkap dengan pengawasan hakim dan perlindungan pihak ketiga (ejournal.45mataram.ac.id, diakses 19 November 2026). Sebagai contoh, pembatasan hak milik lewat perampasan tanpa pemidanaan juga dibahas dari sudut konstitusionalitas, antara lain lewat kerangka due process of law dan pembatasan hak yang proporsional.
Di PBB, hak atas harta benda dijamin Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Rancangan ini menyebut perlindungan HAM sebagai prinsip yang dikedepankan, sementara Pasal 17 memberi ukuran pembanding dari instrumen internasional (un.org, diakses 19 November 2026).
Dari 2008 sampai 2026: 18 tahun di meja pembahasan
Usia gagasan perampasan aset berbeda-beda tergantung titik hitungnya. Kalimat "ditunggu 18 tahun" dari PKS menghitung dari penyusunan draf awal, sedangkan hitungan lain memakai tahun pengajuan ke DPR.
| Titik hitung | Tahun | Sumber yang menyebut |
|---|---|---|
| Draf awal disusun, inisiatif PPATK | 2008 | PKS (Nasir Djamil) via Detik.com; Kompas.com 2021 |
| Selesai dibahas antarkementerian | November 2010 | Kompas.com 2021 |
| Disampaikan ke Presiden lewat surat Menkumham | 12 Desember 2011 | Kompas.com 2021 |
| Draf dan naskah akademik disusun ulang | September 2025 sampai Januari 2026 | BBC Indonesia |
| Demonstrasi mahasiswa menuntut pengesahan sebelum 15 Desember 2026 | Agustus 2026 | BBC Indonesia |
Selisih versi ini wajar karena sumbernya berbeda. Anggota Komisi III Nasir Djamil berbicara dari ingatan lembaga tentang penyusunan naskah, sedangkan Kompas.com 2021 mengutip surat resmi Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011. BBC Indonesia memakai penanda waktu berbeda lagi dan menyebut RUU ini diajukan ke DPR pada 2010.
Target awal pembahasan adalah 15 Desember 2026. Habiburokhman menyatakan pembahasan digenjot agar undang-undang ini rampung pada November 2026, lebih cepat dari jadwal semula.
Kritik: draf RUU tidak dapat diakses publik
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menyoroti draf RUU Perampasan Aset yang tidak bisa diakses publik. Catatan itu muncul lewat pemberitaan Kompas.com sehari sebelum pengesahan. Kelompok sipil juga khawatir aturan ini berpotensi memperbesar ruang penyalahgunaan wewenang aparat.
Kekhawatiran serupa masuk ke dalam substansi RUU melalui pokok pembahasan kesembilan, yang secara eksplisit mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, keberadaan pasal pengaman tidak menghapus pertanyaan publik soal seberapa ketat pengawasan setelah undang-undang berlaku.
Pertanyaan yang belum terjawab sampai pengesahan dijadwalkan:
- Isi lengkap 74 pasal, karena naskahnya belum dipublikasikan untuk umum.
- Bentuk akhir badan pengelola dan badan pengawas beserta mekanisme pengangkatannya.
- Ambang nilai aset minimal yang bisa dirampas tanpa putusan pidana.
- Rancangan aturan pelaksana dan tenggat penyusunannya.
Analisis mr bean
Metode: artikel ini disusun dari dua sumber yang dibaca penuh, yaitu Kompas.com (19 November 2026) dan Detik.com (19 November 2026), ditambah rincian dari hasil pencarian atas ANTARA, IDN Times, CNBC Indonesia, Katadata, DDTCNews, BBC Indonesia, dan Kompas.com 11 November 2026. Persentase pada tabel DIM dan blok analisis dihitung sendiri dari angka yang dibacakan Ketua Panja Komisi III, bukan angka resmi sekretariat DPR, lalu ditandai "hitungan kami" pada kolomnya. Rincian per pasal tidak dapat diverifikasi karena naskah RUU belum dipublikasikan saat artikel ini ditulis. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada 19 November 2026 belum digelar pada saat penulisan, sehingga status hukumnya masih rancangan sampai keputusan tingkat II diambil. Perbedaan penanda waktu pembahasan antara PKS, Kompas.com, dan BBC Indonesia disajikan pada tabel agar pembaca bisa menilai sendiri, bukan dipilih salah satu tanpa penjelasan.
Bacaan lain di mr bean: Tentang Kami, kebijakan editorial, dan hubungi kami.
Sumber
- Kompas.com, "RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Hari Ini!", 19 November 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/11/19/06450561/ruu-perampasan-aset-bakal-disahkan-hari-ini, diakses 19 November 2026.
- Detik.com, "RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, PKS: Sudah Ditunggu 18 Tahun", 19 November 2026, https://news.detik.com/berita/d-8759376/ruu-perampasan-aset-disahkan-hari-ini-pks-sudah-ditunggu-18-tahun, diakses 19 November 2026.
- Kompas.com, "RUU Perampasan Aset Bakal Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawasan", 11 November 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/17122521/ruu-perampasan-aset-bakal-atur-pembentukan-badan-pengelola-dan-badan, diakses 19 November 2026.
- DDTCNews, "DPR dan Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset, Diketok Siang Ini", 18 November 2026, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824227/dpr-dan-pemerintah-rampungkan-ruu-perampasan-aset-diketok-siang-ini, diakses 19 November 2026.
- BBC Indonesia, "RUU Perampasan Aset segera disahkan DPR", November 2026, https://bbc.com/indonesia/articles/c35y1vkgpez1o, diakses 19 November 2026.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, "United Nations Convention against Corruption", Audiovisual Library of International Law, https://legal.un.org/avl/ha/uncc/uncc.html, diakses 19 November 2026.
- Jurnal Seikat Universitas 45 Mataram, "Rekonstruksi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi", https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4111, diakses 19 November 2026.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Universal Declaration of Human Rights", https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights, diakses 19 November 2026.
Komentar
Posting Komentar