Kapolres Kapuas Hulu Minta Maaf, Siap Diadat Usai Dugaan Pukul Warga
Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra minta maaf kepada Iki Adi. Warga itu diduga dipukulnya di kawasan Terminal Bus Kedamin. Permintaan maaf disampaikan langsung di ruang kerja Kapolres pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan lewat hukum adat Punan Uheng Kareho. Wisnu juga menyatakan siap mengikuti ketentuan adat yang berlaku.
Kesepakatan itu belum menutup semua pertanyaan. Polda Kalimantan Barat membenarkan peristiwa tersebut. Polda menyebut persoalan sudah selesai secara kekeluargaan, tetapi belum bisa memastikan ada pemeriksaan internal oleh Propam. Rekaman yang beredar berdurasi 58 detik. Kompas.com mencatat pukulan dengan tangan kosong pada detik ke-47 dan tamparan ke mulut pada detik ke-57.

Intinya
- Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra minta maaf kepada Iki Adi di ruang kerjanya, Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.
- Ia mengakui kesalahan dan menyatakan siap mengikuti ketentuan hukum adat.
- Kedua pihak sepakat memakai jalur hukum adat Punan Uheng Kareho, komunitas Dayak Punan di Kapuas Hulu.
- Polda Kalbar menyebut persoalan selesai secara kekeluargaan, tetapi belum memastikan ada pemeriksaan Propam.
- Belum ada keterangan soal jadwal musyawarah adat maupun sanksi yang akan dijatuhkan.
Apa yang terjadi di Terminal Kedamin?
Insiden berlangsung Jumat (30/10/2026) di Terminal Bus Kedamin, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Menurut Pontianak Post, Kapolres sedang menjalankan kegiatan kerja bakti saat itu. Rilis kepolisian menulis kegiatan itu dengan istilah kurve. Laporan yang kami baca tidak menguraikan arti istilah tersebut.
Kumparan melaporkan pertemuan digelar setelah rekaman CCTV insiden itu beredar. Hadir dalam pertemuan Dandim 1206/Psb Letkol Arm Andreas Prabowo Putro dan jajaran Polres Kapuas Hulu. Turut hadir Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu Yohanes, perwakilan TBBR, keluarga Iki, serta warga yang terlibat.
Pengakuan itu ditulis dalam kalimat orang ketiga, sama seperti bunyi rilis yang dikutip media. "Saya mengakui kesalahan tersebut, menyampaikan penyesalan, serta menyatakan kesediaannya untuk mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku," demikian pernyataan Kapolres dalam pertemuan itu, dikutip Pontianak Post.
Dandim memilih bahasa yang menenangkan. "Insiden ini jangan dibesarkan, mari kita saling memaafkan dan masalah ini juga sudah selesai," kata Andreas Prabowo Putro, dikutip Pontianak Post.
Apa isi kesepakatan adat Punan Uheng Kareho?
Hasil pertemuan itu bisa dibaca sebagai lima butir, seperti dilaporkan Kumparan dan Pontianak Post:
- Kapolres minta maaf langsung kepada Iki Adi.
- Kapolres mengakui kesalahan dan menyesal.
- Kapolres siap mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku.
- Keluarga Iki menyatakan kecewa, tetapi menerima permintaan maaf itu.
- Kedua pihak sepakat memakai jalur hukum adat Punan Uheng Kareho.
Hukum adat adalah aturan yang hidup dalam masyarakat dan ditegakkan lembaga adat setempat. Sanksinya berkisar dari teguran dan denda adat sampai upacara perdamaian. Hukum adat tidak dijalankan pengadilan negeri. Putusannya juga tidak tercatat dalam sistem peradilan negara.
Komunitas yang hukumnya dipilih dalam perkara ini bukan nama baru di Kapuas Hulu. Pontianak Post (27/4/2026) mencatat Temenggung Adat Punan Uheng Kereho bernama Yohanes Sungkin. Ia memimpin penolakan operasional sebuah perusahaan kehutanan di wilayah hutan adat mereka. Wilayah itu ditetapkan lewat SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 246 Tahun 2021. Setelah itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat Hiva Adet Uheng Kereho lewat Keputusan Nomor 11951 Tahun 2024. Media menulis nama komunitas ini dengan dua ejaan, Uheng Kareho dan Uheng Kereho.
Nama Yohanes juga muncul dalam pertemuan di ruang Kapolres sebagai Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu. Sumber yang kami baca tidak menyatakan apakah keduanya orang yang sama.
Yang belum ada: kapan musyawarah adat digelar, siapa yang menyidangkan, dan sanksi apa yang dijatuhkan. Sampai Sabtu sore, laporan yang kami baca berhenti pada kata sepakat.
Mengapa Polda Kalbar menyebutnya restorative justice?
Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suharyono membenarkan peristiwa itu pada Jumat malam. "Informasi langsung dari Kapolres Kapuas Hulu, benar atas peristiwa tersebut. Namun, sudah diselesaikan dengan pihak korban dan keluarga korban," kata Bambang, dikutip Kompas.com (30/10/2026).
Ia menyebut cara itu sebagai pendekatan restorative justice. Ia juga mengaku belum mendapat kabar soal kemungkinan pemeriksaan internal kepolisian, termasuk oleh Propam.
Restorative justice adalah cara menyelesaikan perkara yang menempatkan pemulihan hubungan dan kerugian korban sebagai tujuan utama, bukan pembalasan. Di lingkungan kepolisian, pendekatan ini dipakai untuk perkara tertentu dengan syarat. Hasilnya berupa kesepakatan para pihak.
Karena itu, restorative justice menjawab hubungan pelaku dan korban. Ia tidak menjawab pertanyaan apakah seorang pejabat kepolisian melanggar kode etik. Dua hal itu berjalan di jalur berbeda, dan yang satu tidak menggugurkan yang lain.
Apa yang belum dijawab soal pengawasan Propam?
Propam adalah Bidang Profesi dan Pengamanan, unit di lingkungan Polri yang mengawasi disiplin dan etika anggota. Unit ini juga menyiapkan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik.
Pegangan aturannya adalah Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan itu mengatur norma perilaku anggota dan mekanisme persidangan etik. Statusnya masih berlaku dalam basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Aturan yang ada tidak otomatis berarti proses berjalan. Pemeriksaan bergantung pada laporan, penilaian pimpinan, dan keputusan komisi etik.
| Waktu | Isi pernyataan resmi | Sumber |
|---|---|---|
| 30 Oktober, 13.30 WIB | Kapolres minta maaf kepada Iki Adi dan siap mengikuti hukum adat | Kumparan, Pontianak Post |
| 30 Oktober, malam | Polda Kalbar membenarkan insiden, menyebut selesai secara kekeluargaan, Propam belum dipastikan | Kompas.com |
| 31 Oktober | Polres menyatakan Kapolres mengakui kesalahan dan siap dihukum adat | Kumparan |
| 31 Oktober | Kapolres dan keluarga sepakat menyelesaikan perkara lewat hukum adat | Kompas.com, Pontianak Post |
Tabel itu menunjukkan satu hal sederhana. Jalur adat sudah punya hasil yang bisa dikutip. Jalur pengawasan internal belum punya satu pernyataan pun. Tidak ada keterangan dari Propam Polda Kalbar, dari Kapolda, maupun dari Komisi Kode Etik dalam laporan yang kami baca.
Perlu dicatat juga bahwa pernyataan Jumat malam dan pernyataan Sabtu tidak sepenuhnya sama. Polda menyebut perkara sudah selesai. Rilis Polres justru menempatkan hukum adat sebagai mekanisme yang dipilih, bukan proses yang sudah tuntas. Dua kalimat itu tidak bertentangan, tetapi pembaca berhak tahu mana yang berlaku. Pembaca yang mengikuti perkara ini punya dua kebutuhan berbeda, misalnya kepastian bahwa korban pulih dan kepastian bahwa pengawasan internal berjalan.
Di mana versi antarsumber berbeda?
Laporan yang kami baca tidak seragam pada beberapa titik.
- Latar kejadian. Kompas.com (30/10/2026) menyebut penyebab insiden belum diketahui pasti. Polda saat itu belum memperoleh informasi soal latar belakangnya. Pontianak Post (30/10/2026) menulis insiden terjadi saat Kapolres menjalankan kegiatan kerja bakti.
- Sifat rekaman. Kumparan menyebut rekaman CCTV. Kompas.com hanya menulis video 58 detik yang beredar di media sosial. Keduanya bisa merujuk pada rekaman yang sama, tetapi tidak ada sumber yang memastikannya.
- Status penyelesaian. Polda menyebut persoalan selesai secara kekeluargaan pada Jumat malam. Rilis Polres pada Sabtu menempatkan hukum adat sebagai mekanisme yang dipilih, bukan proses yang tuntas.
- Bentuk kutipan. Pernyataan Kapolres beredar dalam kalimat orang ketiga di Kumparan dan Pontianak Post, bukan ucapan langsung orang pertama. Kami mengutipnya apa adanya.
Liputan hukum lain di mr bean: KPK menetapkan Dedi Congor sebagai tersangka baru kasus suap Bea Cukai dan putusan kasasi Mahkamah Agung soal suket ijazah SMA Gibran. Pembaca yang ingin memeriksa cara kerja redaksi kami dapat membuka halaman tentang kami dan kebijakan editorial. Koreksi, hak jawab, atau informasi tambahan bisa dikirim lewat halaman Hubungi Kami.
Analisis mr bean
Metode: mr bean membaca empat artikel pada 30 dan 31 Oktober 2026, yaitu Kumparan, dua artikel Kompas.com, dan Pontianak Post. Kami juga membaca satu artikel Pontianak Post April 2026 untuk konteks komunitas adat. Kami membandingkan kutipan pernyataan Polda Kalbar dengan rilis Polres, memeriksa status Perpol 7/2022 di basis data peraturan.go.id, dan menandai klaim yang hanya muncul di satu sumber. Tidak ada angka yang dihitung sendiri. Durasi video, detik pukulan, dan nomor regulasi dikutip apa adanya dari sumber.
Sumber
- Kumparan, "Diduga Pukul Warga, Kapolres Kapuas Hulu Ngaku Salah, Minta Maaf dan Bersedia Dihukum Adat", 31 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Kompas.com, "Viral, Video Kapolres Kapuas Hulu Diduga Pukul Orang, Polda Kalbar: Diselesaikan secara Kekeluargaan", 30 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Kompas.com, "Kapolres Kapuas Hulu Minta Maaf soal Dugaan Pemukulan Warga, Sepakat Selesaikan Lewat Hukum Adat", 31 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Pontianak Post, "Insiden Pemukulan Warga: Kapolres Kapuas Hulu Akui Salah, Minta Maaf dan Siap Diadat", 30 Oktober 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Pontianak Post, "Warga Adat Punan Uheng Kareho Tolak Operasional PT KWI, Klaim Wilayah Hutan Adat Terancam", 27 April 2026. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tautan, diakses 31 Oktober 2026.
Komentar
Posting Komentar